JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Jumat kemarin (1/8/2025). Pertemuan ini membahas arsitektur kebijakan perumahan nasional, serta strategi integrasi program 3 juta rumah dalam pidato kenegaraan Presiden pada 16 Agustus 2025 yang akan datang.
Dalam pertemuan tersebut, Wamen PKP menegaskan pentingnya menjaga konsistensi antara janji kampanye Presiden dan implementasi nyata di lapangan.
“Program 3 juta rumah harus menjadi wajah konkret dari komitmen Presiden terhadap rakyat. Jangan sampai ada jurang antara yang dijanjikan dan yang dikerjakan,” tegas Fahri, dikutip Senin (4/8/2025).
Pembahasan menyentuh kerangka desain kebijakan yang telah dikembangkan sejak awal, termasuk analisis backlog perumahan yang kini telah dipetakan lebih detail berdasarkan data BPS. Diketahui, terdapat lebih dari 15 juta keluarga yang masuk dalam kategori membutuhkan rumah, dengan segmentasi yang mencakup keluarga yang tidak memiliki rumah, menempati rumah tidak layak huni, hingga yang tinggal di hunian milik orang lain.
Lebih jauh, Fahri menjelaskan bahwa wilayah perdesaan menjadi titik berat program rehabilitasi rumah dengan menggunakan skema BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
“Renovasi rumah harus dilihat sebagai bagian integral dari pembangunan rumah karena kebutuhan rakyat tidak selalu rumah baru, tapi rumah yang layak,” jelasnya.
Skema ini mencakup pemberdayaan koperasi bahan bangunan, dengan rencana pelibatan Koperasi Merah Putih untuk mendistribusikan material bangunan kepada penerima bantuan, guna memastikan transparansi, efisiensi, dan dampak ekonomi lokal.
Terkait pembangunan rumah vertikal di kawasan perkotaan, Wamen PKP mendorong pendekatan berbasis pasar, namun dengan dukungan negara berupa subsidi pada tanah. “Kita akan mulai dari aset tanah negara, termasuk dari BUMN. Jika tanah disubsidi, harga rumah bisa turun hingga 50 persen untuk rumah tapak, bahkan bisa 20-40 persen untuk vertikal,” jelasnya.
Dalam konteks ini, Wamen Fahri juga mengusulkan reorientasi Perum Perumnas sebagai lembaga off-taker, mengadopsi pendekatan seperti Bulog di sektor pangan.
“Dengan backlog 15 juta keluarga, pasar perumahan rakyat itu sudah jelas. Tidak perlu lagi berpikir soal pemasaran, tinggal negara menyiapkan institusinya,” kata mantan Wakil Ketua DPR RI itu.
Dukung Pendekatan Berbasis Data
Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menyambut baik penyelarasan program perumahan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) serta Asta Cita Presiden. Rachmat juga menyatakan dukungan terhadap pendekatan berbasis data dan wilayah yang diusulkan oleh Wamen PKP, termasuk perhatian khusus terhadap wilayah pesisir.
“Untuk kawasan pesisir, pemerintah menargetkan penanganan awal di 1.300 dari total hampir 13 ribu kawasan pesisir. Kami tengah mengkaji peluang pendanaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pembiayaan dari lembaga pembangunan multilateral (MDB) yang potensinya mencapai 4,5 miliar dolar AS,” ujar Wamen PKP.
Dengan strategi terintegrasi antara pembangunan rumah tapak, vertikal, dan renovasi kawasan pesisir, pemerintah berharap program ini dapat memberi kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional hingga 1,3 persen, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. ***
