JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah menyatakan, pembangunan hunian vertikal merupakan solusi utama bagi krisis permukiman di wilayah perkotaan. Menurutnya, keterbatasan lahan membuat pembangunan horizontal tak lagi relevan untuk kota-kota besar di Indonesia.
“Inti dari kawasan urban adalah vertical housing. Negara harus menggunakan seluruh instrumen yang ada, termasuk kebijakan pertanahan, untuk mengubah kawasan kumuh dan tercemar menjadi lingkungan layak huni,” kata Fahri kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Ia menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan lembaga off-taker guna membantu pemasaran perumahan vertikal. Lembaga ini akan bekerja sama dengan pengembang sehingga distribusi hunian lebih cepat tanpa perlu proses promosi yang rumit.
“Pasarnya sudah ada. Jutaan orang mengantre untuk mendapatkan rumah,” ujarnya.
Fahri juga mendorong pemanfaatan lahan milik negara, BUMN, dan pemerintah daerah untuk mendukung program ini. Termasuk lahan-lahan di kawasan kumuh, pinggir sungai, pantai, hingga tengah kota.
“Di kota-kota besar, tanah sudah habis. Maka, kota yang ideal adalah kota yang penduduknya tetap tinggal di pusat kota, bukan tersingkir ke pinggiran,” sebut Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu, seraya menambahkan bahwa model hunian vertikal merupakan praktik umum di kota-kota besar dunia, dan harus menjadi kebijakan jangka panjang di Indonesia. ***