JAKARTA, PARLE.CO.ID — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dinilai semakin menunjukkan transformasi sebagai institusi modern dan berorientasi pada pelayanan publik. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, menyebut Polri kini tak sekadar menjadi alat negara dalam bidang keamanan, melainkan telah menjelma menjadi aktor penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Polri menjalankan fungsinya bukan hanya dalam kerangka ketertiban dan penegakan hukum, tetapi juga hadir aktif dalam sektor-sektor strategis seperti ketahanan pangan dan hubungan industrial,” ujar Rudianto dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Transformasi Polri Menuju Presisi: Menjadi Harapan Masyarakat”, yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Ia mengacu pada peran progresif yang dimainkan Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, khususnya selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu contoh konkret yang disorot adalah keberhasilan Polri dalam mendukung program penanaman jagung yang mencapai produksi 2,5 juta ton pada kuartal kedua 2025.
“Ini bukan sekadar pendekatan keamanan, melainkan bentuk partisipasi Polri dalam agenda pembangunan nasional,” tegas legislator dari Dapil Sulawesi Selatan I itu.
Selain sektor pangan, Rudianto juga mengapresiasi langkah Polri dalam menjembatani konflik perburuhan. Dalam beberapa kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), menurutnya, Polri tidak hanya bertindak sebagai penengah hukum, tapi juga memfasilitasi dialog antara buruh dan pengusaha.
“Ini pendekatan baru yang tidak kita lihat di masa lalu. Polri kini tampil lebih humanis dan solutif,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Rudianto menilai Polri sebagai mitra kerja yang paling responsif di Komisi III DPR RI. Ia menyebut, setiap aduan masyarakat yang masuk, baik terkait Kapolres maupun Kapolda, ditanggapi dengan cepat dan konkret.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa profesionalisme Polri tetap harus dikawal. Ia mendorong agar setiap penyimpangan oknum di tubuh kepolisian ditindak tegas agar tidak mencoreng nama institusi.
“Reformasi Polri harus dijaga secara konsisten. Responsif itu penting, tapi penegakan etik internal juga harus kuat,” pungkasnya. ***