Komisi VII DPR menyoroti kesenjangan produksi susu nasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Produksi baru cukup untuk 20 juta orang dari total 66 juta.
CIKARANG, PARLE.CO.ID – Komisi VII DPR RI menyoroti adanya kesenjangan yang signifikan antara produksi susu nasional dengan kebutuhan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, kapasitas produksi dalam negeri dinilai masih jauh dari target untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak Indonesia.
Dalam kunjungan kerja ke PT Frisian Flag Indonesia di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis (5/2/2026), Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa kebutuhan susu untuk program MBG mencapai 66 juta orang. Namun, kemampuan produksi saat ini baru mampu mencakup sekitar 20 juta orang.
“Artinya, terdapat selisih sekitar 40 juta yang masih harus dikejar oleh pemerintah. Kapasitas produksi dalam negeri masih terbatas,” ujar Saleh.
Dampak Keterbatasan Produksi
Akibat kesenjangan ini, distribusi susu dalam program MBG belum bisa dilakukan setiap hari. Saat ini, pemberian susu masih terbatas hanya berkisar tiga kali dalam sepekan. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk segera mencari solusi, baik melalui penambahan investor, perluasan kapasitas industri, maupun opsi impor.
Selain itu, Saleh menekankan perlunya peningkatan profesionalisme peternak sapi perah lokal. “Di sinilah peran pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, untuk memberikan pendidikan dan pendampingan agar peternak kita mampu memenuhi spesifikasi industri,” tambahnya.
Inovasi Peternakan di Dataran Rendah
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyebutkan tantangan geografis Indonesia di mana produksi susu idealnya dilakukan di dataran tinggi bersuhu 15-16 derajat celcius. Namun, ia melihat potensi pengembangan di dataran rendah dengan bantuan teknologi.
“Kita bisa menggunakan teknologi blower dan peralatan pendukung agar produksi di dataran rendah tetap optimal. Kita berharap bukan hanya perusahaan besar, tapi peternak lokal juga dimampukan melalui bantuan peralatan,” tutur Chusnunia.
Insentif Pemerintah dan Rencana Industri
Merespons hal tersebut, Plt. Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, menyatakan pemerintah telah menyediakan berbagai insentif. Di antaranya adalah digitalisasi, bantuan investasi mesin dengan pengembalian hingga 35 persen untuk produk dalam negeri, serta diskon bunga pinjaman bank sebesar lima persen.
Dari sisi pelaku usaha, Legal and Regulatory Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia, Frida Chalid, mengungkapkan rencana perusahaan untuk mengimpor sapi perah guna menambah populasi nasional dan meningkatkan produksi susu segar.
“Kami juga tengah mengimpor mesin baru untuk meningkatkan kapasitas produksi dan sangat berharap adanya insentif fiskal dari pemerintah untuk impor mesin tersebut,” pungkas Frida.
Daftar Insentif Pemerintah untuk Industri & Peternak Susu
Sebagai upaya mengejar kekurangan stok untuk 46 juta orang, Kementerian Perindustrian dan Pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus berikut:
1. Bantuan Investasi Mesin & Peralatan
-
Subsidi Pengembalian (Reimbursement): Pemerintah memberikan bantuan investasi mesin hingga 35% untuk penggunaan produk dalam negeri.
-
Modernisasi Teknologi: Fokus pada digitalisasi proses produksi di tingkat koperasi dan peternak.
2. Dukungan Pembiayaan (Fiskal)
-
Diskon Bunga Pinjaman: Potongan bunga bank sebesar 5% untuk modal usaha dan pengembangan infrastruktur peternakan.
-
Insentif Fiskal Impor: Wacana keringanan pajak/bea masuk untuk impor mesin industri guna meningkatkan kapasitas produksi secara cepat.
3. Pendampingan & Profesionalisme
-
Pendidikan Peternak: Pelatihan teknis agar kualitas susu perah rakyat memenuhi standar spesifikasi industri pengolahan (IPS).
-
Teknologi Dataran Rendah: Dukungan penggunaan teknologi blower dan peralatan khusus agar sapi perah tetap produktif meski tidak berada di dataran tinggi.
4. Penambahan Populasi Sapi
-
Impor Sapi Perah: Rencana pemerintah dan industri mendatangkan bibit sapi perah unggul untuk menambah populasi nasional yang saat ini masih terbatas. (P-01)
. Produksi baru cukup untuk 20 juta orang dari total 66 juta.){kind=link}