JAKARTA, PARLE.CO.ID — Anggota MPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Labib, menegaskan perlunya sinergi antara sistem keuangan negara dan perekonomian nasional guna memastikan pertumbuhan berkelanjutan sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu ia sampaikan dalam diskusi bertajuk “Sinergi Sistem Keuangan Negara dan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Sosial” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Menurut Labib, sistem keuangan negara mencakup empat instrumen utama—APBN, perpajakan, pembiayaan, dan transfer ke daerah—yang harus dikelola secara terpadu. Ia menilai, sinergi antarinstrumen bukan hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi pemerataan pembangunan.
“Alhamdulillah dengan menteri baru, transfer ke daerah dikembalikan lagi. Kita harapkan ini menjadi daya dorong pembangunan di daerah yang kemarin agak lesu,” ujar Labib.
Lebih lanjut, ia menekankan agar belanja negara diarahkan menjaga daya beli masyarakat, mendukung sektor produktif, dan mengendalikan defisit maupun utang. Fokus anggaran, kata dia, harus diberikan pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan perlindungan sosial.
Labib juga menyoroti pentingnya dukungan fiskal bagi UMKM, termasuk lewat keringanan pajak, subsidi bunga investasi, serta percepatan digitalisasi. Ia memperkirakan ekonomi digital berpotensi menyumbang hingga 20 persen terhadap PDB pada 2030, terutama didorong generasi muda.
Dalam hal penerimaan negara, ia mendorong penegakan hukum terhadap penunggak pajak besar ketimbang menambah beban masyarakat. “Ada 200 penunggak pajak dengan nilai Rp60 triliun. Kalau ini dioptimalkan, akan menjadi sumber penerimaan yang jauh lebih baik daripada membebani masyarakat,” ucapnya.
Selain memperkuat penerimaan, strategi ke depan, lanjutnya, perlu mencakup optimalisasi BUMN, efisiensi belanja, serta digitalisasi APBN untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik.
“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan sosial. Kalau hanya mengejar pertumbuhan tanpa pemerataan, ketimpangan akan tetap terjadi,” tegas Labib. ***
