JAKARTA, PARLE.CO.ID — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dengan praktik pemanfaatan ruang di berbagai wilayah. Ketidaksinkronan ini dinilai menghambat pembangunan yang berkelanjutan dan adil, serta memperbesar potensi konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Wakil Ketua Komite I DPD RI, Dr. Muhdi, menyampaikan hal tersebut dalam Diseminasi Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (14/7/2025). Acara itu dipimpin langsung Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dan dihadiri pimpinan kementerian, gubernur, bupati, serta wali kota dari seluruh Indonesia.
Menurut Dr. Muhdi, perubahan signifikan dalam Undang-Undang Penataan Ruang melalui UU Cipta Kerja — kini menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 — justru menciptakan tantangan baru. Alih-alih menyederhanakan tata kelola, pelaksanaan di lapangan kerap mengalami deviasi dari rencana, lemahnya pengawasan, serta minimnya partisipasi publik.
“Kita menghadapi fakta bahwa banyak rencana tata ruang tidak sejalan dengan praktik pemanfaatan ruang. Ini menimbulkan persoalan kewenangan antara pusat dan daerah, dan memperlemah peran daerah dalam menentukan masa depan wilayahnya,” ujar Muhdi.
DPD RI melalui Komite I menilai bahwa penataan ruang bukan sekadar urusan teknis-spasial, melainkan fondasi strategis arah pembangunan nasional. Kebijakan tata ruang yang adil dan berpihak pada rakyat menjadi prasyarat pembangunan yang merata dan menjamin kedaulatan daerah.
Arah Kebijakan Bergeser, Peran Daerah Melemah
Komite I mencatat adanya pergeseran orientasi kebijakan tata ruang dari prinsip keadilan spasial dan perlindungan lingkungan menuju pendekatan pragmatis yang pro-investasi. Sentralisasi pasca UU Cipta Kerja dianggap memperlemah otonomi daerah dan menimbulkan ketimpangan antardaerah serta ketidakpastian hukum.
“Kita tak bisa biarkan tata ruang dikendalikan oleh kepentingan jangka pendek yang abai terhadap prinsip keberlanjutan. DPD RI berkepentingan menjaga semangat otonomi dan desentralisasi tetap menjadi roh kebijakan nasional,” tegasnya.
Usulan Pembentukan Badan Tata Ruang Nasional
Sebagai langkah korektif, Komite I DPD RI mendorong pembentukan Badan Tata Ruang Nasional, sebuah lembaga lintas sektor yang diharapkan mampu menyinergikan kebijakan tata ruang, mengatasi tumpang tindih regulasi, serta memastikan kehadiran satu peta nasional sebagai dasar kebijakan pembangunan.
“Ini bukan soal memperbanyak birokrasi. Tapi soal memperkuat tata kelola pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” jelas Dr. Muhdi.
Lebih jauh, partisipasi publik dinilai harus menjadi elemen utama dalam proses perencanaan ruang. Masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan kelompok adat harus dilibatkan secara deliberatif dan substansial.
“Tata ruang tidak boleh menjadi domain segelintir elite teknokratis. Harus ada ruang bagi publik untuk memastikan bahwa setiap kebijakan lahir dari kebutuhan nyata masyarakat,” tambahnya.
Menjaga Tanah untuk Rakyat
Di akhir pernyataannya, Senator asal Jawa Tengah ini menegaskan bahwa DPD RI akan terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan agar setiap jengkal tanah di negeri ini dikelola demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
DPD RI, lanjutnya, mengajak seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah untuk membangun kesadaran kolektif serta komitmen dalam menciptakan tata ruang yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.
“Keberanian politik untuk membenahi sistem dari hulu ke hilir — mulai regulasi, kelembagaan hingga pengawasan publik — adalah kunci utama,” pungkasnya. ***
