Wakil Ketua MPR Tekankan Pentingnya Tata Ruang, Drainase, dan Tanggap Darurat Iklim yang Lebih Baik
Anomali Iklim Picu Banjir di Tengah Kemarau
JAKARTA, PARLE.CO.ID — Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta, Tangerang, dan Tangerang Selatan memunculkan keprihatinan luas. Tak seperti biasanya, genangan terjadi justru saat musim kemarau mulai berlangsung. Kondisi ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia mulai merasakan dampak nyata dari krisis iklim.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyebut kejadian ini sebagai bukti bahwa pola cuaca Indonesia semakin tidak bisa diprediksi. Ia menekankan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengantisipasi dan merespons krisis iklim yang semakin mengancam.
Perlu Integrasi Kebijakan dan Penguatan Manajemen Krisis
Menurut Eddy, fenomena banjir di musim kemarau menandakan adanya kelemahan dalam sistem mitigasi dan adaptasi iklim di perkotaan. Ia menyarankan agar kebijakan penanggulangan krisis iklim segera diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan kota.
“Kita tidak bisa lagi bergantung pada pola musim konvensional. Perlu ada pembenahan dalam sistem drainase, pengelolaan daerah tangkapan air, dan penghentian alih fungsi lahan secara sembarangan,” ujar Eddy.
Sebagai Doktor Ilmu Politik lulusan Universitas Indonesia, Eddy menambahkan bahwa pendekatan lintas sektor sangat penting dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Ia mendorong agar semua pemangku kepentingan, baik kementerian maupun pemerintah daerah, bersinergi dalam kebijakan adaptasi maupun mitigasi.
Tegas Tolak Ego Sektoral dalam Kebijakan Iklim
Eddy secara tegas menolak adanya ego sektoral yang bisa menghambat penanganan krisis iklim. Ia menilai bahwa kerjasama lintas sektor dan lintas lembaga sangat diperlukan, khususnya dalam menghadapi bencana hidrometeorologi seperti banjir.
“Kementerian terkait dan Pemda di wilayah Jabodetabek harus satu suara. Mulai dari menjaga lingkungan di hulu, seperti pelestarian hutan dan daerah resapan air, hingga memperkuat adaptasi tata ruang dan penghijauan di wilayah perkotaan,” tegasnya.
Langkah Strategis untuk Kepala Daerah dan Peran Masyarakat
Sebagai Wakil Ketua Umum PAN dan anggota DPR RI Komisi XII, Eddy mendorong para kepala daerah agar tidak menunggu bencana datang baru mengambil tindakan. Ia menekankan perlunya kebijakan jangka panjang dan strategis dalam menghadapi krisis iklim.
“Perbaikan tata kelola air, optimalisasi drainase, dan kesiapan tanggap darurat harus menjadi prioritas. Jangan lagi bersikap reaktif, kita perlu langkah preventif yang nyata,” tambahnya.
Eddy juga menekankan pentingnya edukasi publik dan keterlibatan masyarakat. Ia mengatakan bahwa penanganan krisis iklim tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah.
“Krisis iklim adalah persoalan global, namun dampaknya sudah terasa di tingkat lokal. Oleh karena itu, kita perlu kebijakan nasional yang terintegrasi dengan pelibatan dunia usaha, masyarakat sipil, dan masyarakat umum dalam mitigasi, adaptasi, dan edukasi iklim,” tutupnya. (P-01)
