Kritik tajam Wakil Ketua MPR RI terhadap veto sepihak Amerika Serikat yang menghambat resolusi damai Gaza dan pentingnya reformasi Dewan Keamanan PBB

AS Veto Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Dunia Geram

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Langkah Amerika Serikat yang kembali menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait gencatan senjata di Gaza menuai kecaman keras dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), yang menyebut veto tersebut sebagai bentuk ketidakseriusan AS dalam menghentikan perang dan genosida di Palestina.

Menurut HNW, veto AS atas draf resolusi yang menyerukan gencatan senjata, pembebasan sandera, dan pembukaan jalur bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, memperparah krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung. Ia menyebut, AS seolah memberi lampu hijau bagi Israel untuk terus melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan terhadap rakyat sipil Palestina.

Veto AS Isolasi Dukungan Global

Ironisnya, kata HNW, semua anggota DK PBB, baik tetap maupun tidak tetap, telah menyatakan dukungan terhadap resolusi tersebut. Bahkan dua sekutu dekat Israel, yakni Perancis dan Inggris, turut mendukung. Sayangnya, seluruh upaya itu kandas hanya karena satu veto dari AS. “Ini menunjukkan betapa tidak demokratisnya sistem di PBB, khususnya pada Dewan Keamanan,” ujarnya dalam pernyataan pers, Kamis (5/5/2025).

Dunia Internasional Sudah Bersuara

Tak hanya dari negara-negara anggota DK PBB, seruan penghentian agresi militer Israel juga datang dari berbagai pihak, termasuk PBB sendiri. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dan Utusan Khusus PBB untuk Timur Tengah, Francesca Albanese, telah secara terbuka menegaskan bahwa yang terjadi di Gaza adalah kejahatan genosida dan harus dihentikan segera.

Guterres bahkan mengungkapkan bahwa situasi di Gaza sangat tidak manusiawi, di mana warga sipil harus mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan makanan dan bantuan. “Semestinya hal ini menjadi dorongan moral kuat untuk mengesahkan resolusi tersebut, bukan malah digagalkan,” imbuh HNW.

Reformasi PBB: Dari Seruan ke Tindakan

Melihat kondisi ini, HNW kembali menyerukan perlunya reformasi menyeluruh terhadap struktur dan sistem kerja PBB, khususnya soal hak veto di Dewan Keamanan. Ia menilai, hak veto telah menjadi alat kepentingan sepihak yang melemahkan prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi PBB.

HNW menegaskan, wacana reformasi ini bukan baru pertama kali digaungkan. Pemimpin dunia seperti Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pernah menyuarakan hal serupa. Ia bahkan meluncurkan slogan “World is Bigger than Five”, mengkritik dominasi lima negara pemilik hak veto: AS, Inggris, Perancis, Rusia, dan China.

Harapan untuk Indonesia dan Kepemimpinan Global

Hidayat juga berharap agar Presiden Prabowo Subianto dapat mengambil posisi aktif dalam mendorong reformasi PBB, melanjutkan semangat yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo pada KTT Asia Afrika 2015. Bila berhasil, menurut HNW, hal ini akan menjadi legacy diplomatik Indonesia yang berkontribusi besar bagi demokrasi global dan kemanusiaan internasional.

“Jika Presiden Prabowo mampu memperjuangkan reformasi ini hingga tuntas, maka itu akan menjadi capaian besar yang meneguhkan posisi Indonesia di dunia internasional,” pungkasnya. (P-01)