KOREA, PARLE.CO.ID – Inovasi pelayanan publik SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meraih prestasi pada ajang bergengsi United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2024.
Setelah proses seleksi, review dan klarifikasi dilakukan oleh UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs), SIDIK terpilih sebagai pemenang UNPSA tahun 2024 kategori khusus Tackling Vlimate Change, dan menjadi satu-satunya inisiatif dari Indonesia yang mendapatkan perhargaan dalam UNPSA-2024.
Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada acara puncak dalam rangkaian acara United Nations Public Service Forum (UNPSF), di Incheon, Korea, tanggal 24-26 Juni 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri LHK diwakili oleh Inspektur Jenderal (Irjen) KLHK Laksmi Wijayanti untuk menerima penghargaan.
SIDIK adalah perangkat penilaian cepat tingkat kerentanan dan risiko iklim, yang dikembangkan sejak tahun 2012. SIDIK bertujuan untuk menyajikan informasi kerentanan perubahan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak perubahan iklim.
Termasuk data dan informasi indikatif kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit Desa di seluruh Indonesia.
SIDIK, yang dapat diakses melalui www.sidik.menlhk.go.id, dikembangkan berdasarkan konsep kajian kerentanan dan risiko iklim yang digariskan oleh IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).
SIDIK mengukur seberapa besar dampak perubahan iklim yang dinyatakan dalam indeks keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi. Perangkat ini memanfaatkan data-data social-ekonomi, demografi, lingkungan, infrastruktur, dan proyeksi iklim untuk menghasilkan informasi tingkat kerentanan dan risiko iklim, dengan unit analisis hingga level dDesa.
Fleksibilitas dalam Penyesuaian Indikator
Kekuatan SIDIK ada pada fleksibilitasnya dalam penyesuaian indikator dan penggunaan data lokal, dan pengaturan pembobotan, sehingga dapat membantu Pemerintah Pusat dan Pemda dalam pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim ke perencanaan pembangunan.
Sebagai informasi, tanggal 23 Juni ditetapkan oleh PBB sebagai Hari Pelayanan Publik, yang dimaksudkan untuk merayakan nilai dan keutamaan pelayanan publik kepada masyarakat. UNPSA sendiri diselenggarakan untuk memberikan pengakuan internasional tertinggi, atas keunggulan dalam pelayanan publik, untuk menghargai pencapaian kreatif yang mengarah pada administrasi publik yang efektif dan responsif di negara-negara di seluruh dunia.
Disamping itu, UNPSA bertujuan untuk mempromosikan dan menghargai inovasi yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). ***
