Wakil Ketua MPR Soroti Dampak PHK pada Perempuan dan Keluarga, Ajakan untuk Tingkatkan Keterampilan dan Ekonomi Nasional
JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lestari Moerdijat mendorong upaya pemberdayaan perempuan sebagai respons terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai sektor industri.
Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif dari pemerintah dan semua pihak terkait untuk mengurangi dampak negatif PHK, terutama terhadap perempuan dan keluarga.
Dampak PHK pada Perempuan dan Keluarga
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sebanyak 80.000 pekerja telah terkena PHK pada tahun 2024, dengan potensi peningkatan hingga 280.000 pekerja pada tahun ini. Sektor industri tekstil menjadi salah satu yang paling terdampak, di mana sebagian besar pekerjanya adalah perempuan.
Lestari Moerdijat menyoroti bahwa PHK tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi keluarga, tetapi juga memberi beban lebih kepada perempuan sebagai “tiang” keluarga. “Tekanan ekonomi keluarga akibat kepala rumah tangga terkena PHK kerap kali memberi beban lebih kepada perempuan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (2/3/2025).
Pentingnya Pemberdayaan Perempuan
Lestari menegaskan bahwa perempuan yang kehilangan pekerjaan perlu mendapatkan perhatian khusus agar dapat memiliki keterampilan baru. Dengan demikian, mereka tetap bisa produktif dan berkontribusi dalam menopang perekonomian keluarga.
Selain itu, ia memperingatkan bahwa gelombang PHK berpotensi menimbulkan masalah sosial, termasuk peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Maraknya PHK di sejumlah daerah berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan di rumah tangga,” tambahnya.
Ajakan untuk Kolaborasi dan Pemulihan Ekonomi
Sebagai anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah dan anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, Lestari mengajak semua pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah antisipatif. Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat program pemberdayaan perempuan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Langkah antisipasi dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, terutama perempuan, harus segera dilakukan,” tegasnya. Ia juga berharap upaya pemulihan ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah dapat berjalan sesuai rencana dan mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga negara.
Tantangan ke Depan
Menyikapi kondisi ini, Lestari menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan solusi jangka panjang. Program pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, dan dukungan psikologis bagi korban PHK menjadi beberapa langkah yang perlu dioptimalkan.
Dengan upaya bersama, diharapkan dampak negatif PHK dapat diminimalkan, dan perempuan serta keluarga Indonesia dapat tetap tangguh menghadapi tantangan ekonomi. (P-01)
