JAKARTA, PARLE.CO.ID — Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (SesJAM-Intelijen) Sarjono Turin memimpin rapat perdana Kelompok Kerja (Pokja) Devisa Hasil Ekspor, Devisa Pembayaran Impor, dan Sektor Jasa. Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (18/12/2024), di Gedung Utama Kejaksaan Agung ini bertujuan membahas strategi peningkatan pendapatan devisa negara serta perbaikan tata kelola untuk mencegah kebocoran penerimaan negara.
Dalam rapat tersebut, setiap Pokja menyampaikan data dan informasi terkait devisa sesuai dengan bidang masing-masing. Berikut pembagian Pokja dan tugasnya:
- Pokja Devisa Hasil Ekspor
Ketua: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Anggota: Kementerian/Lembaga terkait - Pokja Devisa Pembayaran Impor
Ketua: Kementerian Keuangan
Anggota: Kementerian/Lembaga terkait - Pokja Sektor Jasa
Ketua: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Anggota: Kementerian/Lembaga terkait
Kelompok kerja ini melibatkan 17 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Intelijen Negara, dan Otoritas Jasa Keuangan.
Isu Strategis yang Dibahas
1. Stockpile Bauksit di Kepulauan Riau
Saat ini terdapat 5 juta ton bijih bauksit yang tertahan di Kepulauan Riau, dengan potensi devisa mencapai US$100 juta. Namun, regulasi terkait pengelolaan barang milik negara ini masih menunggu penyelesaian dari Kementerian Keuangan.
2. Titik Rawan Kebocoran Ekspor
Berbagai modus kebocoran ekspor, seperti pengiriman barang antarpulau yang menyimpang ke luar negeri, menjadi perhatian utama. Kementerian Perdagangan telah merilis regulasi laporan manifest kapal, yang dijadwalkan efektif pada 2025.
3. Optimalisasi Devisa Pembayaran Impor
Sebanyak 71% impor nasional terdiri dari bahan baku penolong. Pokja Impor fokus pada strategi pengendalian impor dan peningkatan nilai tambah melalui pemanfaatan bahan baku domestik.
4. Optimalisasi Devisa Sektor Jasa
Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang belum tercatat secara resmi mencapai 50% dari total tenaga kerja migran. Data ini berdampak pada penerimaan devisa negara, di mana perolehan devisa dari PMI pada 2023 tercatat sekitar Rp227 triliun.
Komitmen dan Langkah Lanjutan
“Melalui rapat ini, Pemerintah menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Rapat lanjutan akan dilakukan untuk mengimplementasikan program kerja yang telah disepakati, memastikan pengawasan yang lebih ketat, dan meningkatkan devisa negara secara signifikan,” jelas SesJAM-Intelijen Sarjono Turin melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Dengan koordinasi yang kuat antarkementerian dan lembaga, upaya optimalisasi devisa negara diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional sekaligus mencegah kebocoran penerimaan negara, tandasnya. (P-01)
