Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung penuh kerangka ekonomi makro KEM-PPKF 2027 yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di DPR RI.

Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan dukungan penuh terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Arah kebijakan fiskal untuk tahun 2027 tersebut dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam membangun fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih realistis dan terukur.

Dikutip dari Pers Rilis, kebijakan ini dirancang untuk memperkuat daya tahan nasional di tengah tingginya ketidakpastian global. Meski dunia sedang dibayangi oleh perlambatan ekonomi, tensi geopolitik, perang dagang, hingga tekanan suku bunga global, pemerintah dipandang tetap mampu menjaga optimisme domestik dengan menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada tahun 2027.

“Kerangka ekonomi dan kebijakan fiskal 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo memperlihatkan keberanian pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memperkuat perlindungan sosial masyarakat. APBN ditempatkan sebagai instrumen perjuangan negara untuk memastikan kesejahteraan rakyat meningkat secara nyata,” kata Bamsoet seusai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Rapat Paripurna tersebut dihadiri secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Turut hadir pimpinan MPR RI, Ketua DPR RI Puan Maharani, para Wakil Ketua DPR seperti Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati, serta jajaran anggota DPR dan DPD RI. Momen ini juga dihadiri para ketua umum partai politik, antara lain Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKS Muzammil Yusuf, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan jajaran menteri kabinet.

Bamsoet, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7, menilai struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 merefleksikan kehati-hatian pemerintah. Langkah pemerintah menjaga target defisit pada kisaran 1,80 hingga 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) membuktikan bahwa disiplin fiskal tetap menjadi prioritas utama, bahkan di tengah besarnya kebutuhan anggaran untuk program prioritas nasional.

Pengelolaan ruang fiskal yang sehat ini dipandang sangat krusial. Pasalnya, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global masih tertahan di kisaran 3 persen akibat rentetan konflik geopolitik, volatilitas harga energi, dan fragmentasi perdagangan internasional yang diperkirakan berlanjut hingga 2027.

“Pemerintah sangat tepat menjaga defisit tetap terkendali. Ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar, menjaga rating investasi Indonesia, sekaligus memastikan ruang fiskal tetap tersedia menghadapi berbagai tekanan global yang sewaktu-waktu bisa muncul,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan bahwa target pertumbuhan ekonomi menuju 6,5 persen merupakan tekad besar untuk memutus tren stagnasi pertumbuhan 5 persen yang terjadi selama satu dekade terakhir. Target ini dinilai rasional jika pemerintah mempercepat hilirisasi industri, mempermudah investasi, memperluas sektor manufaktur, mengembangkan ekonomi digital, serta mendongkrak konsumsi domestik.

Sebagai modal utama, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mampu melampaui US$ 130 miliar pada tahun 2025, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara. Di sisi lain, kebijakan hilirisasi mineral terbukti telah mendongkrak nilai ekspor produk berbasis nikel, stainless steel, hingga baterai kendaraan listrik secara signifikan.

“Target pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen memang menantang, tetapi sangat mungkin dicapai apabila industrialisasi nasional berjalan konsisten, hilirisasi diperluas, investasi dipermudah, dan penciptaan lapangan kerja formal dipercepat,” urai Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang Distributor Keagenan dan Industri (Ardindo) Indonesia itu.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap indikator kesejahteraan sosial dalam sasaran pembangunan 2027. Pemerintah membidik penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6 hingga 6,5 persen, menekan angka pengangguran terbuka ke level 4,30 hingga 4,87 persen, serta menjaga rasio gini di kisaran 0,362 sampai 0,367. Baginya, kebijakan ini membuktikan pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan angka, melainkan pemerataan kesejahteraan di tengah tantangan inflasi pangan.

Terakhir, Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini mengingatkan pentingnya ketahanan energi nasional di tengah gejolak konflik Timur Tengah. Target lifting minyak mentah sebesar 602-615 ribu barel per hari serta lifting gas bumi sebesar 934-977 ribu barel setara minyak per hari harus disokong oleh percepatan investasi sektor energi.

“Pemerintah harus memastikan APBN 2027 menjadi instrumen yang memperkuat kemandirian nasional, baik di sektor pangan, energi, industri maupun sumber daya manusia. Ketahanan ekonomi bangsa hanya dapat tercapai apabila Indonesia mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri,” pungkas Bamsoet.

Analisis: Target Ekspansif Menuju 6,5 Persen dan Uji Konsistensi Kebijakan Struktural Pemerintah

Pernyataan dukungan Bambang Soesatyo terhadap KEM-PPKF RAPBN 2027 memperlihatkan sebuah optimisme politik-ekonomi yang didasari oleh kalkulasi struktural, namun tetap menghadapi tantangan implementasi yang tidak mudah di lapangan:

Pemberontakan Terhadap “Jebakan 5 Persen” (Stagnation Break): Target pertumbuhan ekonomi yang dipatok hingga mencapai level 6,5 persen pada tahun 2027 merupakan sinyal kuat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin keluar dari zona nyaman pertumbuhan ekonomi satu dekade terakhir yang selalu tertahan di angka sekitar 5 persen. Secara teoretis, untuk mencapai lonjakan ke angka di atas 6 persen, prasyarat utama yang harus dipenuhi tidak lagi sekadar mengandalkan konsumsi domestik rutin, melainkan harus ada lompatan besar (quantum leap) pada sektor pembentukan modal tetap bruto (investasi) dan industrialisasi berbasis nilai tambah yang masif di berbagai daerah.

Harmonisasi Antara Disiplin Fiskal dan Perlindungan Sosial: Menjaga defisit APBN tetap berada di level konservatif (1,80 hingga 2,40 persen terhadap PDB) di tengah pembiayaan program-program prioritas nasional merupakan keputusan yang berani sekaligus berisiko. Pembatasan defisit ini secara positif akan mempertahankan kepercayaan investor internasional dan menjaga peringkat utang (credit rating) Indonesia di zona aman. Namun, tantangannya adalah bagaimana menjaga efektivitas belanja negara agar anggaran yang terbatas tersebut tidak mengalami kebocoran, sehingga sasaran sosial seperti penurunan angka kemiskinan ekstrem dan penyusutan angka pengangguran terbuka tetap dapat dieksekusi secara optimal tanpa membebani neraca utang negara.

Hilirisasi dan Ketahanan Energi Sebagai Benteng Geopolitik: Penekanan Bamsoet mengenai pentingnya target lifting migas dan perluasan hilirisasi industri menggarisbawahi urgensi kedaulatan ekonomi. Ketika IMF memproyeksikan ekonomi global melambat di kisaran 3 persen akibat fragmentasi dagang, ketergantungan pada ekspor komoditas mentah akan sangat berbahaya. Hilirisasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir—khususnya pada ekosistem kendaraan listrik dan industri manufaktur domestik—menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawarnya, sekaligus menjadikan pasar domestik yang besar sebagai motor penggerak utama saat pasar internasional mengalami guncangan resesi.