MENTAWAI, PARLE.CO.ID – Eksploitasi besar-besaran hutan tropis di Pulau Sipora, Kepulauan Mentawai, mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Iendra Lukman. Ia mengecam aktivitas perusahaan tambang kayu yang dinilai merusak lingkungan tanpa memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
“Hasil alamnya diambil, tapi kehidupan masyarakatnya tidak berubah. Ini jelas tidak adil,” kata Alex dalam diskusi Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat di Aula Gubernuran, Jumat kemarin (20/6/2025).
Dalam pernyataan, Alex menyampaikan kekhawatiran mendalam atas keberlanjutan lingkungan di wilayah Sumatera Barat bagian barat itu. Dengan luas wilayah hanya sekitar 60.000 km², dua pertiga daratan Sipora kini telah masuk dalam area konsesi perusahaan pengolahan kayu, dimana artinya, lebih dari 40.000 km² hutan tropis terancam mengalami degradasi ekologis apabila tidak segera dikendalikan.
Namun kerusakan itu tidak berhenti di daratan. Politisi PDI Perjuangan itu menyoroti efek domino dari deforestasi yang menjalar ke laut: sedimentasi dari lahan gundul menyebabkan lumpur terbawa ke pesisir, mengganggu kejernihan laut, merusak terumbu karang, dan mengancam sektor perikanan serta pariwisata bahari yang menjadi tumpuan masa depan daerah.
“Mentawai bukan hanya tentang kayu. Ini tentang lautnya, ombaknya, karangnya. Kalau itu rusak, apa yang tersisa untuk anak cucu kita?” ujarnya.
Investasi Kayu vs Kesejahteraan Lokal
Kesempatan itu, Alex Iendra juga mempertanyakan kontribusi sektor industri kayu terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Mentawai. Menurutnya, tak ada indikator yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam pendidikan, layanan kesehatan, atau pembangunan ekonomi lokal.
“Kalau sumber daya diambil, tapi rakyat tetap miskin, itu bukan pembangunan. Itu penjajahan gaya baru atas nama investasi,” tegas dia seraya mendesak pemerintah daerah agar segera melakukan moratorium terhadap izin-izin baru untuk kegiatan logging, serta mengaudit ketat aktivitas perusahaan yang telah beroperasi untuk menilai dampaknya terhadap ekosistem dan masyarakat.
“Kita tidak anti-investasi, tapi investasi harus berkeadilan. Hutan itu bukan cuma kayu, ia menyimpan air, udara bersih, dan masa depan generasi Mentawai,” imbuhnya.
Alex menilai, pendekatan ekonomi yang semata-mata berbasis ekstraksi tidak lagi relevan di era krisis iklim saat ini. Ia menekankan pentingnya menggeser fokus pembangunan ke arah yang lebih berkelanjutan, seperti pariwisata alam dan ekonomi kelautan berbasis komunitas.
Pernyataan Alex datang di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap negara-negara tropis untuk menjaga kawasan hutan primer demi menghindari bencana iklim global. Letak geografis Mentawai yang strategis namun rawan bencana membuatnya menjadi wilayah prioritas dalam tata kelola lingkungan nasional.
“Langkah tegas untuk melindungi hutan Mentawai bukanlah anti pembangunan, tetapi menegakkan arah pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan berpihak pada masa depan,” tutup Alex Indra Lukman. ***
