JAKARTA, PARLE.CO.ID — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kabar bahwa pemerintah sempat menawarkan Mahfud MD untuk menduduki jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) menggantikan Budi Gunawan.

“Tidak, tanya Pak Mahfud kalau seperti itu,” kata Prasetyo saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa kemarin (23/9/2025).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencopot Budi Gunawan dari jabatan Menko Polkam pada 8 September 2025. Namun, lebih dari sepekan kursi tersebut dibiarkan kosong tanpa pejabat definitif. Baru pada 17 September 2025, Prabowo resmi melantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam.

Di sisi lain, Mahfud MD mengaku sempat dihubungi seorang jenderal senior pada 7 September 2025 malam, atau sehari sebelum pencopotan Budi Gunawan. Namun, Mahfud tidak memenuhi undangan tersebut karena berada di Yogyakarta. Pertemuan baru terjadi pada 9 September 2025 di Jakarta.

Menurut Mahfud, jenderal senior itu menilai kursi Menko Polkam perlu diisi sosok yang mampu menjembatani TNI dan Polri. Dari hasil diskusi, nama Mahfud disebut-sebut sebagai kandidat yang dianggap tepat.

Meski begitu, Mahfud menolak tawaran tersebut dengan alasan etika politik. “Saya tidak jawab karena begini, saya dulu kan sudah menyatakan komitmen. Standar etik saya, jabatan di pemerintahan ini harus diduduki oleh mereka yang menang. Yang berkeringat secara politik. Saya kan tidak,” ujarnya. ***