JAKARTA, PARLE.CO.ID — Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menyampaikan pandangan kritis terhadap hasil survei Litbang Kompas yang mengukur citra positif tiga lembaga penegak hukum di Indonesia. Survei yang dirilis pada Januari 2025 menunjukkan tren peningkatan citra bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri):
- KPK: Meningkat signifikan dari 60,9% (September 2024) menjadi 72,6%.
- Kejaksaan Agung: Memperoleh citra positif sebesar 70%.
- Polri: Mendapatkan 65,7%.
“Namun, MAKI melihat adanya anomali jika hasil survei ini dibandingkan dengan pencapaian nyata masing-masing lembaga dalam penegakan hukum,” jelas Ketua Maki Boyamin Saiman, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (28/1/2025).
Perbandingan Prestasi Tiga Lembaga Penegak Hukum
- Kejaksaan Agung (Kejagung):
Kejagung jarang melakukan operasi tangkap tangan (OTT), tetapi berhasil mengungkap kasus besar dengan dampak signifikan. Salah satu kasus menonjol adalah OTT terhadap Ricar Zarof, mantan pejabat Mahkamah Agung, yang melibatkan dana Rp1 triliun dan menyeret sedikitnya empat hakim. Selain itu, Kejagung sukses menangani berbagai perkara besar seperti kasus korupsi di Asabri, Jiwasraya, timah, dan sektor perkebunan. Upaya ini menunjukkan kontribusi nyata dalam mengembalikan kerugian negara hingga triliunan rupiah. - Polri:
Polri berhasil mengawal pelaksanaan Pemilu, termasuk Pilkada Serentak, dengan aman dan lancar. Selain itu, respons cepat terhadap kasus-kasus viral di masyarakat menjadi salah satu keunggulan Polri, yang terus berusaha menjaga stabilitas keamanan nasional dan melindungi kepentingan masyarakat luas. - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):
KPK saat ini berada dalam transisi kepemimpinan dengan pimpinan baru yang belum menunjukkan gebrakan besar dalam menangani kasus-kasus besar. OTT yang dilakukan masih berkutat pada kasus suap, perizinan, dan promosi jabatan, tanpa adanya terobosan berarti. Upaya KPK dalam menuntaskan kasus buron Harun Masiku, termasuk menetapkan tersangka Hasto Kristiyanto, mendapatkan sorotan positif dari masyarakat. Namun, kegagalan KPK dalam pencegahan korupsi dan supervisi kepada lembaga lain menjadi tantangan besar. Kebocoran anggaran negara yang masih tinggi menunjukkan ruang perbaikan yang besar dalam tugas KPK.
Kritik dan Pandangan MAKI
MAKI merasa heran dengan hasil survei yang menunjukkan lonjakan citra positif untuk KPK, sementara prestasi Kejagung terlihat lebih signifikan dan konkret. Menurut MAKI, masyarakat belum melihat pencapaian secara menyeluruh dari ketiga lembaga penegak hukum ini.
Sebagai contoh:
- Kejagung berhasil membuat terobosan besar dalam menangani kasus korupsi bernilai fantastis tanpa harus mendapat tekanan dari pihak lain.
- KPK, di sisi lain, sering kali dianggap lambat merespons gugatan praperadilan terkait kasus mangkrak, seperti kasus Century.
- Polri terus membangun kepercayaan masyarakat melalui pengamanan Pemilu dan respons cepat terhadap isu-isu yang berkembang.
Masyarakat Harus Lebih Objektif
MAKI menekankan pentingnya mencerdaskan masyarakat agar memiliki penilaian yang lebih objektif terhadap citra lembaga penegak hukum. Sosialisasi yang masif tentang prestasi masing-masing lembaga menjadi kunci untuk membentuk persepsi yang sesuai dengan kenyataan.
Hasil survei seharusnya menjadi pemacu semangat bagi ketiga lembaga untuk terus meningkatkan kinerja. Semua pihak, termasuk masyarakat, perlu didorong untuk mendukung penegakan hukum yang berintegritas dan berkelanjutan.
Membangun Kolaborasi, Bukan Persaingan
MAKI menegaskan bahwa hasil survei tidak boleh menjadi alasan untuk saling menegasikan peran antar lembaga penegak hukum. Semua pihak harus berkolaborasi dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil.
“MAKI juga menghormati hasil survei Litbang Kompas sebagai alat refleksi bagi ketiga lembaga untuk memperbaiki kinerja ke depannya. Dengan semangat kolaborasi dan kerja nyata, diharapkan penegakan hukum di Indonesia semakin kuat dan dipercaya masyarakat,” tandas Boyamin. (P-01)
