KAZAN, PARLE.CO.ID —- Indonesia telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan kelompok BRICS yang terdiri atas negara-negara ekonomi berkembang utama, yang menyumbang 35% dari output ekonomi global, sebagai sarana untuk memperkuat negara-negara berkembang.
Ketika para pemimpin dunia BRICS berkumpul di Kazan untuk sebuah pertemuan puncak minggu ini, kementerian luar negeri Indonesia mengatakan pada Kamis malam, bahwa proses untuk bergabung dengan kelompok tersebut telah dimulai.
“Bergabungnya Indonesia dengan BRICS merupakan perwujudan dari kebijakan luar negeri yang independen-aktif,” kata Sugiono, menteri luar negeri yang baru diangkat, sebagaimana dikutip dari Reuters, Jumat (25/10/2024). “Itu tidak berarti kita bergabung dengan blok tertentu, tetapi kita berpartisipasi aktif dalam setiap forum,” tambahnya.
Indonesia, negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, memiliki kebijakan luar negeri yang tidak berpihak. Presiden Prabowo Subianto, yang mulai menjabat pada hari Minggu, telah berulang kali menekankan ia akan berteman dengan semua negara, Tiongkok maupun Amerika Serikat, dan bahwa Indonesia tidak akan bergabung dengan blok militer mana pun.
Sugiono menambahkan BRICS sesuai dengan program utama pemerintah Prabowo, “terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan energi, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sumber daya manusia,” seraya menambahkan bahwa Indonesia melihat kelompok tersebut sebagai “kendaraan” untuk memajukan kepentingan negara-negara di belahan bumi selatan.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan lebih dari 30 negara telah menyatakan keinginan untuk bergabung dengan BRICS, meskipun belum ada kejelasan langsung tentang bagaimana perluasan tersebut akan berjalan. Anggota saat ini termasuk Brasil, Tiongkok, Mesir, Ethiopia, India, Iran, Rusia, Afrika Selatan, dan Uni Emirat Arab.
Yohanes Sulaiman, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Jenderal Achmad Yani, mempertanyakan manfaat Indonesia bergabung dengan BRICS karena manfaat tersebut dapat diperoleh dari hubungan bilateral, tetapi hal itu menunjukkan Indonesia tidak ingin kehilangan kesempatan. “Lebih baik mengikuti daripada tertinggal,” katanya, seraya menambahkan hal itu tidak berarti kebijakan luar negeri Prabowo lebih condong ke timur daripada ke barat.
Dalam upaya untuk menarik lebih banyak investasi dan kesepakatan perdagangan dari para anggotanya, Indonesia mengatakan awal tahun ini sebelum Prabowo menjabat, bahwa negara itu bermaksud untuk menyelesaikan aksesi untuk menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang berpusat di Paris dalam waktu dua hingga tiga tahun.
KTT BRICS di Kazan menyentuh perang di Timur Tengah dan Ukraina, meskipun tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang spesifik akan dilakukan untuk mengakhiri kedua konflik tersebut. (P-01/REUTERS)
