JAKARTA, PARLE.CO.ID – Menyoroti kasus penganiayaan anak di sebuah daycare -tempat penitipan anak- di Depok, Jawa Barat,
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), memandang perlunya pendataan kembali status legalitas sebuah lembaga daycare yang ada.

Desakan ini disampaikan Anggota komisioner KPAI Kawian saat menjadi narasumber dalam Dialektika Demokrasi bertema ‘Mencari Solusi Mencegah Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia’, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/8/2024).

Sebab menurut Kawian, para pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan kelayakan daycare, bagaimana lingkungannya, juga sumber daya manusia (SDM) nya, terutama pengajar, guru-guru atau perawat yang diamanahi untuk mengurus dan merawat anak yang dititipi.

“Termasuk juga sarana dan prasarana, apakah sesuai yang telah ditentukan dalam peraturan,” ujar Kawian yang mengaku miris, sebab dari 110 daycare yang terdata di wilayah Kota Depok, Jawa Barat, ternyata hanya 12 daycare yang memiliki izin.

Kawiyan mengatakan berarti yang lain bisa disebut abal-abal alias tidak memiliki izin resmi. Untuk itu, rekomendasi KPAI terhadap kasus Depok dan juga di tempat lainnya adalah meminta semua pemangku kepentingan untuk mendata kembali status legalitas kelembagaan daycare yang banyak tersebar di penjuru negeri.

“Ada hikmahnya juga kasus ini terbongkar sehingga pemerintah jadi mengetahui ternyata ada masalah. Dan Dinas Pendidikan Kota Depok yang kemudian melakukan sidak (inspeksi mendadak) ternyata diperoleh fakta dari 110 daycare yang ada, hanya 12 yang punya izin. Lalu bagaimana kalau di 38 provinsi,” ungkap Kawiyan.

Selain itu, lanjut dia, KPAI juga merekomendasikan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), agar membuat regulasi yang mampu melindungi anak agar terjamin rasa amannya, terjamin keselamatannya, dan ke depan daycare yang menyelenggarakan penitipan harus ramah anak.

‘Payung hukumnya ikut ke peraturan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 itu pun sudah sudah 10 tahun peraturan itu dibuat. Dan karena sudah 10 tahun tentu banyak perkembangan, perubahan teknologi dan sebagainya maka perlu dibuat regulasi baru yang mengatur pendidikan anak usia dini termasuk di dalam daycare,” demikian Kawiyan. ***