BerandaLegislatifWakil Ketua MPR Merespons Sekaligus Mengapresiasi Deklarasi Beijing

Wakil Ketua MPR Merespons Sekaligus Mengapresiasi Deklarasi Beijing

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Tiongkok memiliki visi ingin menjadi pemain global yang sangat berpengaruh dengan kekuatan politik, ekonomi, dan militernya. Hal ini disinggung Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid ketika merespons sekaligus mengapresiasi Deklarasi Beijing, yang diteken kelompok Hamas, Fatah, dan 12 faksi lainnya di Palestina. Mereka sepakat menyudahi perselisihan antarfaksi sekaligus menyatukan tekan membentuk pemerintahan persatuan nasional Palestina.

“Tiongkok juga sudah meredakan ketegangan hubungan politik antara Iran dan Arab Saudi,” tambah Nur Wahid, setelah bertemu dengan perwakilan DPP Himpunan Pemuda Al-Khairiyah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Sebagaimana diketahui, piagam deklarasi yang diteken di Beijing, Tiongkok, pada 23 Juli 2024 itu merupakan unjuk peran Tiongkok sebagai mediator. Sebelumnya faksi-faksi di Palestina itu berseteru, terutama Hamas dan Fatah, yang berkonflik selama 17 tahun, sejak 2007.

“Bersatunya berbagai faksi tersebut sangat positif. Deklarasi Beijing momentum untuk bersatu kembali melawan kejahatan Israel,” tandas Hidayat. (P-01)

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Insiden JPO Tendean Jadi Alarm Keselamatan, DPRD DKI Minta Audit Infrastruktur Publik

Insiden alat berat yang tersangkut di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kawasan Tendean menunjukkan bahwa...

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Charles Honoris: Penentuan Penerima Harus Tepat Sasaran

Pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya...

Sari Yuliati: Reformasi Hukum Nasional Bergantung pada Implementasi KUHAP

Reformasi hukum nasional tidak akan memberikan dampak nyata hanya dengan lahirnya peraturan baru. Yang...

Peluncuran Buku Anotasi KUHAP 2025, Komisi III DPR Dorong Keseragaman Penafsiran dan Penguatan Kepastian Hukum

Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 memasuki fase krusial setelah regulasi baru...

More like this

Insiden JPO Tendean Jadi Alarm Keselamatan, DPRD DKI Minta Audit Infrastruktur Publik

Insiden alat berat yang tersangkut di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kawasan Tendean menunjukkan bahwa...

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Charles Honoris: Penentuan Penerima Harus Tepat Sasaran

Pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya...

Sari Yuliati: Reformasi Hukum Nasional Bergantung pada Implementasi KUHAP

Reformasi hukum nasional tidak akan memberikan dampak nyata hanya dengan lahirnya peraturan baru. Yang...