Wakil Ketua MPR Soroti Penurunan Alokasi Anggaran BOP PAUD, Desak Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Wujudkan Komitmen Pendidikan Nasional

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Penurunan alokasi anggaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) pada APBN 2025 menjadi perhatian serius bagi para pemangku kepentingan di sektor pendidikan nasional. Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menegaskan bahwa konsistensi antara perencanaan program dan dukungan anggaran harus sejalan untuk mewujudkan komitmen pemerintah dalam menerapkan wajib belajar 13 tahun, termasuk PAUD.

“Komitmen pemerintah untuk menerapkan wajib belajar 13 tahun, sejak PAUD, harus mampu diwujudkan,” ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/2/2025).

Anggaran BOP PAUD Terus Menurun, Padahal Program Wajib Belajar 13 Tahun Dicanangkan

Data dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan bahwa alokasi anggaran BOP PAUD 2025 turun menjadi 0,56% dari total anggaran pendidikan sebesar Rp724,2 triliun. Padahal, pada 2024, anggaran BOP PAUD mencapai 0,69%, dan pada 2023 sebesar 0,8%.

Penurunan ini terjadi di tengah program wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran, di mana PAUD menjadi bagian penting dalam skema tersebut. Lestari, yang akrab disapa Rerie, menekankan bahwa tren penurunan anggaran ini harus disikapi dengan serius oleh semua pihak terkait.

Wajib Belajar 13 Tahun: Komitmen yang Harus Diwujudkan

Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah, menegaskan bahwa pelaksanaan wajib belajar 13 tahun harus direalisasikan dengan baik sebagai bentuk penegakan komitmen pemerintah kepada masyarakat. “Program ini harus benar-benar bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Ia juga mendorong para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk membangun kolaborasi yang kuat guna menyukseskan program tersebut. Menurutnya, dukungan terhadap program-program pendidikan yang telah dicanangkan pemerintah harus dipenuhi sesuai target yang ditetapkan.

Kolaborasi Pusat dan Daerah Kunci Sukses Wajib Belajar 13 Tahun

Sebagai anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, Rerie berharap agar program-program di sektor pendidikan dapat direalisasikan dengan baik demi melahirkan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berdaya saing di masa depan.

“Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan keberhasilan program wajib belajar 13 tahun,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa semua pihak harus berperan aktif dalam mendukung upaya ini agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

Penurunan anggaran BOP PAUD 2025 menjadi tantangan serius dalam mewujudkan program wajib belajar 13 tahun. Lestari Moerdijat menyerukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan program ini berjalan sesuai target. Dengan demikian, generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berdaya saing dapat terwujud di masa depan. (P-01)