Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tegas menolak wacana Polri di bawah kementerian. Ia memilih jadi petani dibanding jadi Menteri Kepolisian. Simak alasannya.
JAKARTA, PARLE.CO.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan sikap tegas menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Jenderal Sigit menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah kendali Presiden sesuai dengan mandat reformasi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam forum tersebut, Jenderal Sigit secara terbuka menolak ide pembentukan kementerian khusus untuk membawahi institusi Polri.
Mandat Reformasi 1998 dan Idealitas Posisi Polri
Jenderal Sigit mengingatkan kembali sejarah panjang institusi Polri yang pernah berada di bawah Kementerian Dalam Negeri hingga bergabung dengan ABRI yang bersifat militeristik. Namun, era reformasi 1998 membawa perubahan besar yang mengamanatkan Polri berada langsung di bawah Presiden.
Menurutnya, posisi saat ini sudah sesuai dengan TAP MPR VI/MPR/2000 dan TAP MPR VII/MPR/2000. Mengingat luas geografis Indonesia yang terdiri dari 17.380 pulau, posisi di bawah Presiden dianggap paling ideal.
“Dengan posisi seperti ini, maka sangat ideal kalau Polri berada langsung di bawah Presiden sehingga di dalam melaksanakan tugasnya Polri akan lebih maksimal dan lebih fleksibel,” ujar Sigit, Selasa (27/1/2026).
Risiko ‘Matahari Kembar’ di Pemerintahan
Salah satu alasan utama penolakan tersebut adalah kekhawatiran munculnya dualisme kepemimpinan atau ‘matahari kembar’. Jenderal Sigit menilai, penempatan Polri di bawah kementerian justru akan memperpanjang birokrasi dan melemahkan efektivitas koordinasi dengan kepala negara.
“Ini menimbulkan potensi ‘matahari kembar’ menurut saya. Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian,” tegasnya.
Menolak Jabatan Menteri Kepolisian
Sikap prinsipil Jenderal Sigit terlihat saat ia mengungkap adanya tawaran melalui pesan singkat (WA) yang menanyakan kesediaannya menjadi Menteri Kepolisian jika wacana tersebut terealisasi. Secara mengejutkan, ia menyatakan lebih memilih kembali ke masyarakat biasa daripada menduduki jabatan tersebut.
“Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden,” ungkap Jenderal Sigit di hadapan jajaran Komisi III DPR RI.
Instruksi untuk Seluruh Jajaran Polri
Di akhir rapat, Kapolri meminta seluruh jajaran anggota Kepolisian untuk memperjuangkan posisi Polri tetap di bawah Presiden sebagai marwah institusi. Ia menginstruksikan anak buahnya untuk mempertahankan mandat ini demi pelayanan masyarakat yang maksimal.
“Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” pungkasnya.
Selain membahas struktur organisasi, Kapolri juga memaparkan capaian kinerja Polri tahun 2025 yang mencapai angka 91,54%, serta mematok target strategis untuk rencana kerja tahun 2026. (P-01)