JAKARTA, PARLE.CO.ID – Di tengah gelimang kekayaan alam statusnya sebagai negara agraris tropis terbesar di dunia, Indonesia justru menghadapi paradoks menyakitkan, yakni ketergantungan tinggi pada impor pangan yang menggerus kedaulatan bangsa. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rokhmin Dahuri, menyoroti tajam realitas ini seraya menegaskan bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar isu sektor pertanian, melainkan fondasi utama bagi kemajuan, kesejahteraan, dan stabilitas ekonomi nasional yang tidak bisa ditawar.
“Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling penting karena menentukan kesehatan, kecerdasan, dan kelangsungan hidup,” ujar Rokhmin dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika, melainkan refleksi mendalam atas kondisi riil di lapangan di mana akses terhadap pangan berkualitas menjadi penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan.
Menelusuri akar permasalahan, Rokhmin mengutip pidato bersejarah Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada tahun 1957. Bung Karno kala itu telah memperingatkan bahwa urusan pangan adalah masalah hidup-matinya sebuah bangsa, terutama bagi negara dengan populasi besar seperti Indonesia. Prinsip “you are what you eat” yang dikemukakannya, semakin menguatkan argumen bahwa kualitas generasi bangsa sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka konsumsi sehari-hari.
“Namun, ironi tetap membayangi; negeri kepulauan yang subur ini belum juga mampu mewujudkan swasembada pangan yang menyejahterakan produsennya secara berkelanjutan,” ujarnya.
Data yang dipaparkan Rokhmin menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan. Ketergantungan terhadap impor komoditas pangan strategis masih berada pada level yang báoah. Pada tahun 2025 alone, volume impor untuk delapan komoditas utama, termasuk beras, jagung, dan gula, meroket hingga mencapai 29,15 juta ton.
“Angka raksasa ini menjadi bukti nyata bahwa ketahanan pangan domestik masih rapuh dan mudah terguncang oleh dinamika pasar global,” sebutnya lagi.
Lebih jauh, Rokhmin menbedah tantangan struktural yang membelenggu sektor pertanian dan perikanan tanah air. Produktivitas tenaga kerja pertanian tercatat sangat rendah, yakni hanya Rp24,8 juta per pekerja per tahun pada 2025.
Angka ini terpaut jauh jika dibandingkan dengan sektor industri yang mampu menghasilkan Rp161 juta per pekerja. Disparitas ini tercermin langsung pada pendapatan petani; rata-rata pendapatan petani padi di Jawa misalnya, hanya berkisar Rp2,25 juta per bulan, angka yang nyaris menyentuh garis kemiskinan dan tidak memadai untuk menjamin kehidupan layak.
Tekanan Eksternal
Ancaman terhadap produksi domestik tidak hanya berasal dari faktor internal, tetapi juga tekanan eksternal yang kian kompleks. Perubahan iklim dengan fenomena ekstrem seperti El-Nino dan La-Nina semakin sering mengganggu siklus tanam dan panen. Ditambah lagi, konflik geopolitik global yang berkepanjangan telah mengacaukan rantai pasok pangan dunia, membuat harga komoditas fluktuatif dan sulit diprediksi.
Di sisi lain, masih menurut dia, alih fungsi lahan pertanian yang masif, diperkirakan mencapai 60.000 hektare per tahun, terus menggerus basis produksi pangan nasional secara perlahan namun pasti.
Sebagai jalan keluar dari krisis multidimensi ini, Rokhmin mendorong adanya transformasi total dalam sistem pangan nasional. Ia menekankan pentingnya peningkatan skala ekonomi (economy of scale) agar petani dan nelayan memiliki daya tawar yang lebih kuat.
Penerapan teknologi mutakhir dalam proses produksi hingga pasca-panen, serta penguatan manajemen rantai pasok yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dinilai sebagai langkah krusial yang harus segera dieksekusi.
“Kita tidak bisa lagi berjalan dengan cara-cara lama. Sinergi antara alumni perguruan tinggi, pelaku usaha, dan kebijakan politik-ekonomi yang kondusif sangat diperlukan untuk menarik investasi serius di sektor pangan,” tegas Rokhmin.
Langkah ini diharapkan dapat memutus mata rantai ketergantungan impor dan mengembalikan marwah Indonesia sebagai lumbung pangan dunia yang sesungguhnya. ***
