JAKARTA, PARLE.CO.ID — Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) bergerak cepat merespons pengakuan mengejutkan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, sosok yang akrab disapa Noel ini menyebut adanya keterlibatan partai politik (parpol) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam pusaran kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker.
JPU Dalami Fakta Persidangan Dugaan Pemerasan Sertifikat K3: Peluang Munculnya Tersangka Baru?
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa setiap fakta yang muncul di muka persidangan akan menjadi bahan evaluasi serius bagi tim penuntut.
“Setiap fakta yang terungkap dalam persidangan tentu akan dianalisis oleh JPU,” ujar Budi kepada awak media di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Mencari Bukti Baru untuk Pengembangan Perkara
Analisis mendalam ini bertujuan untuk memvalidasi apakah pernyataan Immanuel Ebenezer dapat ditingkatkan statusnya menjadi bukti hukum yang kuat. KPK tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan perkara jika ditemukan keterkaitan pihak lain, termasuk entitas organisasi.
“Apakah kemudian bisa menjadi bukti-bukti baru untuk pengembangan perkara ini? Kita sama-sama ikuti jalannya persidangan perkara ini,” tambah Budi.
Sebelumnya, pada sidang 19 Januari 2026, Immanuel Ebenezer melontarkan pernyataan panas sebelum pembacaan dakwaan. Ia mengklaim dirinya tidak bermain sendiri. “Ada satu partai, dan satu ormas yang terlibat dalam permainan ini,” tegasnya.
Rekam Jejak Kasus K3 Kemenaker: 14 Orang Jadi Tersangka
Kasus ini bermula dari operasi senyap KPK yang menetapkan 11 tersangka pada 22 Agustus 2025, termasuk Immanuel Ebenezer. Skandal ini kemudian meluas dengan penambahan 3 tersangka baru pada Desember 2025.
Berikut adalah daftar lengkap tersangka dalam perkara pemerasan sertifikat K3:
-
Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) – Mantan Wamenaker.
-
Irvian Bobby Mahendro (IBM) – Koordinator Bidang Kelembagaan K3.
-
Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH) – Koordinator Pengujian K3.
-
Subhan (SB) – Subkoordinator Keselamatan Kerja.
-
Anitasari Kusumawati (AK) – Subkoordinator Kesehatan Kerja.
-
Fahrurozi (FAH) – Dirjen Binwasnaker dan K3 (Maret–Agustus 2025).
-
Hery Sutanto (HS) – Direktur Bina Kelembagaan (2021–2025).
-
Sekarsari Kartika Putri (SKP) & Supriadi (SUP) – Pejabat Kemenaker.
-
Temurila (TEM) & Miki Mahfud (MM) – Pihak Swasta (PT KEM Indonesia).
-
Sunardi Manampiar Sinaga (SMS) – Mantan Karo Humas Kemenaker.
-
Chairul Fadhly Harahap (CFH) – Mantan Sesditjen Binwasnaker.
-
Haiyani Rumondang (HR) – Mantan Dirjen Binwasnaker.
Data Relevan: Korupsi di Sektor Ketenagakerjaan
Berdasarkan data penanganan perkara KPK, sektor perizinan dan sertifikasi teknis seperti K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) menjadi area rawan korupsi karena melibatkan banyak korporasi sebagai pemohon wajib. Keterlibatan oknum birokrasi bersama pihak swasta seringkali membentuk pola pemerasan sistematis yang merugikan iklim usaha di Indonesia. (P-01)
