Oleh: Fahri Hamzah*
Kasus dugaan korupsi yang mulai menyeret pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesungguhnya tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan hukum. Tentu saja aparat penegak hukum harus bekerja dan setiap penyimpangan harus ditindak. Namun jika kita berhenti pada urusan penangkapan pelaku dan perhitungan kerugian negara, kita berisiko kehilangan kesempatan untuk memahami masalah yang lebih mendasar.
Sebab pengalaman panjang pembangunan di Indonesia menunjukkan bahwa hampir semua program besar yang mengelola anggaran dalam jumlah sangat besar pada akhirnya menghadapi persoalan yang sama: ketika desain kelembagaannya lemah, program yang lahir dari niat baik perlahan berubah menjadi arena perebutan rente.
Padahal MBG lahir dari salah satu gagasan paling mulia yang pernah dimiliki negara. Tidak ada bangsa yang dapat menjadi besar jika anak-anaknya tumbuh dalam keadaan kekurangan gizi. Tidak ada strategi pembangunan sumber daya manusia yang lebih mendasar daripada memastikan setiap anak memperoleh asupan yang cukup untuk tumbuh sehat, belajar dengan baik, dan mengembangkan seluruh potensinya. Karena itu, saya termasuk orang yang percaya bahwa tujuan besar MBG harus dijaga dan dipertahankan.
Justru karena saya percaya pada tujuan itulah saya merasa program ini perlu dievaluasi secara serius. Sebab ancaman terbesar bagi MBG bukanlah kritik dari luar, melainkan ketika program ini perlahan kehilangan ruh yang melahirkannya. Ketika perhatian kita hanya tertuju pada jumlah porsi yang dibagikan, besarnya anggaran yang terserap, atau banyaknya dapur yang dibangun, kita bisa lupa pada pertanyaan yang lebih penting: ekonomi siapa yang sebenarnya sedang dibangun melalui program ini?
Belajar dari Cara Pandang Prof. Sumitro
Pertanyaan itu mengingatkan saya pada pemikiran Prof. Sumitro Djojohadikusumo. Dalam banyak tulisan dan kebijakannya, Sumitro selalu melihat pembangunan dari sudut yang berbeda. Ia tidak memulai dari negara, melainkan dari rakyat. Ia tidak memulai dari belanja pemerintah, melainkan dari kemampuan masyarakat untuk berproduksi. Bahkan ketika menulis disertasi terkenalnya tentang kredit rakyat pada masa depresi ekonomi, perhatian utamanya bukanlah bagaimana negara membagikan bantuan, melainkan bagaimana rakyat tetap dapat bekerja, menghasilkan, dan bertahan di tengah kesulitan.
Cara berpikir seperti itulah yang menurut saya perlu dibawa ke dalam evaluasi MBG. Sebab jika dilihat lebih dalam, MBG sebenarnya bukan sekadar program pemberian makanan. MBG adalah pasar. Bahkan mungkin salah satu pasar terbesar yang pernah diciptakan negara Indonesia. Setiap hari jutaan porsi makanan harus tersedia. Setiap hari harus ada beras, telur, ikan, ayam, sayuran, buah-buahan, susu, dan berbagai komponen gizi lainnya. Di balik setiap porsi makanan terdapat rantai produksi yang sangat panjang dan melibatkan jutaan orang.
MBG sebagai Pasar Raksasa Ekonomi Rakyat
Masalahnya adalah kita belum cukup serius bertanya kepada siapa pasar raksasa itu diberikan. Ketika negara menciptakan permintaan pangan dalam skala yang begitu besar, sesungguhnya negara sedang menentukan siapa yang akan memperoleh manfaat ekonomi dari perputaran uang tersebut. Jika yang menikmati peluang itu adalah petani lokal, nelayan kecil, peternak rakyat, koperasi desa, dan UMKM pangan di berbagai daerah, maka MBG akan menjadi instrumen transformasi ekonomi yang luar biasa. Tetapi jika sebagian besar manfaatnya justru terkonsentrasi pada rantai pasok yang panjang, kelompok pemasok besar, atau perantara yang semakin jauh dari rakyat, maka kita sedang menyia-nyiakan kesempatan bersejarah.
Di sinilah saya melihat relevansi Sumitronomics. Jika diringkas dalam satu kalimat, inti pemikiran Sumitro adalah menjadikan kebijakan negara sebagai alat untuk membangkitkan kemampuan produksi rakyat. Negara tidak cukup hadir sebagai pembeli terbesar. Negara harus hadir sebagai penggerak produktivitas masyarakat. Dengan cara pandang seperti itu, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah anak yang menerima makanan setiap hari. Keberhasilannya juga harus diukur dari berapa banyak petani yang memperoleh pasar yang pasti, berapa banyak koperasi yang tumbuh sehat, berapa banyak usaha kecil yang berkembang, dan berapa besar aktivitas ekonomi lokal yang tercipta karena program tersebut.
Dari Program Gizi Menjadi Mesin Pertumbuhan Daerah
Saya sering membayangkan bagaimana jika kebutuhan pangan MBG dijadikan fondasi untuk membangun jaringan ekonomi rakyat di seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah dilayani oleh dapur komunitas yang memperoleh bahan baku dari petani sekitar. Koperasi menjadi pusat pengumpulan dan distribusi hasil produksi masyarakat. Nelayan kecil memiliki kepastian pembeli. Peternak rakyat mendapatkan kontrak jangka panjang. Dengan model seperti itu, setiap rupiah yang dibelanjakan negara tidak berhenti sebagai biaya konsumsi, melainkan berubah menjadi modal pertumbuhan ekonomi daerah.
Mempersempit Ruang Rente dan Korupsi
Pendekatan semacam ini juga memiliki manfaat lain yang tidak kalah penting. Semakin dekat hubungan antara program negara dengan masyarakat yang memproduksi barang dan jasa, semakin kecil ruang bagi praktik rente. Semakin pendek rantai pasok yang dibangun, semakin mudah pengawasan dilakukan. Sebaliknya, semakin panjang rantai distribusi dan semakin banyak lapisan perantara yang terlibat, semakin besar peluang kebocoran dan penyimpangan. Dalam banyak kasus, korupsi bukan hanya lahir dari niat buruk individu, tetapi juga dari desain sistem yang memberi terlalu banyak ruang bagi perilaku tersebut.
Karena itu saya tidak melihat peristiwa yang terjadi belakangan sebagai alasan untuk meragukan MBG. Saya justru melihatnya sebagai kesempatan untuk memperkuat fondasinya. Kita tidak boleh membiarkan program yang dirancang untuk membangun generasi masa depan berubah menjadi sekadar proyek belanja negara. Kita juga tidak boleh membiarkan program yang seharusnya menggerakkan ekonomi rakyat berubah menjadi sumber keuntungan bagi segelintir pihak.
Membangun Fondasi Ekonomi yang Lebih Berkeadilan
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBG tidak hanya terletak pada anak-anak yang kenyang hari ini, tetapi juga pada masyarakat yang menjadi lebih kuat karena program tersebut. Jika petani memperoleh pasar yang stabil, jika koperasi kembali hidup, jika usaha kecil tumbuh di sekitar sekolah-sekolah, dan jika uang negara benar-benar berputar di tengah rakyat, maka MBG akan menghasilkan manfaat yang jauh melampaui tujuan awalnya.
Barangkali itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari Sumitro. Bahwa pembangunan bukan sekadar soal membelanjakan anggaran negara, melainkan soal bagaimana anggaran itu menjadi energi yang menggerakkan kemampuan rakyat untuk menghasilkan, bekerja, dan berkembang. Jika semangat itu menjadi dasar perbaikan MBG ke depan, maka program ini tidak hanya akan memperbaiki gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga membantu membangun fondasi ekonomi rakyat yang lebih kokoh dan lebih berkeadilan. ***
* Penulis adalah Alumni FE UI Angkatan 1992
