Presiden Prabowo Subianto blak-blakan merespons kritik terkait intensitas kunjungan luar negerinya. Tegaskan Indonesia bersahabat baik dengan Putin dan Trump.
Presiden Prabowo Subianto secara terbuka merespons berbagai kritik publik yang dialamatkan kepadanya terkait intensitas kunjungan kerjanya ke luar negeri yang dinilai terlalu sering.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada Rabu (10/6/2026).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo membandingkan situasi dirinya dengan sang pendahulu, Presiden Joko Widodo, yang menurutnya juga tidak luput dari sasaran kritik mengenai kebijakan hubungan internasional.
“Jadi ada Presiden kayak Pak Jokowi yang jarang ke luar negeri, disalahkan. Jokowi tidak pernah ke luar negeri, Jokowi tidak peduli politik luar negeri. Saya sering ke luar negeri, ‘Prabowo sering ke luar negeri’, aneh, sebetulnya tidak ada masalah,” ujar Presiden Prabowo yang disambut riuh para peserta munas.
Warisan Bebas Aktif: Dekat dengan Rusia Sekaligus AS
Presiden Prabowo menegaskan bahwa rangkaian lawatan internasionalnya merupakan langkah taktis untuk memperlihatkan implementasi nyata dari kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Di tengah eskalasi konflik geopolitik global yang kian memanas, Indonesia beruntung memiliki fondasi non-blok yang diwariskan oleh para pendiri bangsa.
Implementasi konkret dari prinsip tersebut, lanjut Prabowo, tecermin dari komitmen Indonesia untuk merangkul semua kekuatan besar dunia tanpa harus berpihak pada satu poros tertentu.
“Seribu kawan terlalu sedikit. Satu lawan terlalu banyak. Ini adalah garis yang saya tempuh. Sekarang saya baik sama Presiden Putin, baik saya. Tapi saya baik juga sama Presiden Trump. Di sini saya disalahkan, di situ saya disalahkan. Tapi tidak ada masalah,” tegasnya.
Strategi “Politik Tetangga yang Baik”
Mantan Menteri Pertahanan ini menyatakan bahwa ketika Indonesia menerima undangan resmi dari negara-negara sahabat, menolaknya bukanlah sebuah pilihan bijak jika ingin tetap dihormati di panggung dunia. Selama langkah tersebut berorientasi pada kemakmuran rakyat dan kedaulatan bangsa, ia mengaku tidak akan ragu melangkah maju.
“Untuk membela kepentingan rakyat, memang kita harus memelihara hubungan baik dengan semua pemerintah itu. Makanya saya katakan politik Indonesia adalah politik tetangga yang baik (good neighbor policy),” pungkas Prabowo.
Melalui strategi tersebut, Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas hubungan, baik dengan negara-negara yang berada di satu kawasan geografis terdekat maupun dengan negara-negara adidaya di berbagai belahan dunia lainnya.
Analisis Redaksi: Mengapa Diplomasi “Dua Kaki” Prabowo Krusial Bagi Ekonomi Nasional?
1. Menjaga Keseimbangan di Tengah Perang Dagang Baru Pilihan tempat Presiden Prabowo menyampaikan pidato ini—yaitu di depan ratusan pengusaha muda HIPMI—sangatlah strategis. Di bawah kepemimpinan Presiden AS Donald Trump yang proteksionis dan ketegangan blok Barat dengan Rusia (Vladimir Putin) yang belum mereda, posisi netral Indonesia adalah tameng ekonomi terbaik. Dengan bersahabat ke kedua arah, Indonesia terhindar dari sanksi sekunder trade war (perang dagang) dan tetap bisa mengamankan pasokan komoditas energi serta pupuk dari Rusia, sekaligus menjaga pasar ekspor komoditas andalan ke Amerika Serikat.
2. Transisi dari “Jokowinomics” ke “Prabowonomics” Jika Presiden Jokowi selama dua periode lebih berfokus pada diplomasi ekonomi mikro dalam negeri (menarik investasi infrastruktur langsung), Presiden Prabowo menerapkan gaya pendekatan makro geopolitik. Prabowo sadar, investasi asing (FDI) dari negara maju tidak akan masuk ke Indonesia jika sang pemimpin tidak aktif menjemput bola dan meyakinkan para kepala negara adidaya bahwa Indonesia adalah mitra yang aman, stabil, dan netral secara politik.
3. Dampak Langsung bagi Dunia Usaha Domestik “Politik tetangga yang baik” memberikan kepastian regulasi jangka panjang bagi para pelaku usaha di tanah air. Ketika kepemimpinan nasional mampu menjembatani hubungan baik dengan para pemimpin dunia, risiko volatilitas makro bisa diminimalisasi. Hal ini memberikan rasa aman bagi pengusaha lokal untuk melakukan ekspansi bisnis, menjalin kerja sama joint venture dengan investor asing, serta memperluas penetrasi produk lokal ke pasar internasional tanpa bayang-bayang boikot politik. Source