Pemerintah membuka kemungkinan pengurangan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keputusan final mengenai penyesuaian anggaran tersebut masih menunggu arahan langsung dari Presiden setelah proses evaluasi dan perhitungan kebutuhan program selesai dilakukan.
Purbaya mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah mengkaji ulang kebutuhan anggaran MBG bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Ia juga mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai potensi perubahan pagu anggaran program tersebut.
“Sudah, nanti kita tunggu. Kita ikutin keputusan Bapak Presiden,” kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Namun, Purbaya belum bersedia mengungkapkan besaran pengurangan anggaran yang tengah dibahas pemerintah. Menurut dia, rincian kebutuhan dana masih menunggu hasil perhitungan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Nanti kita tunggu dari Bu Nanik seperti apa ya,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah memperkirakan akan terjadi penurunan kebutuhan total anggaran MBG setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di lapangan.
Menurut Prasetyo, perubahan tersebut tidak dapat diartikan sebagai pemangkasan anggaran secara paksa, melainkan hasil dari perhitungan yang lebih akurat mengenai kebutuhan riil program.
“Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” kata Prasetyo dalam konferensi pers terkait peningkatan kualitas layanan MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini sedang melakukan penataan sistem distribusi, penguatan tata kelola, serta evaluasi implementasi program MBG di berbagai daerah, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan maupun standar gizi yang diterima penerima manfaat.
Karena itu, Kementerian Sekretariat Negara bersama Kementerian Keuangan dan BGN masih menghitung kebutuhan anggaran secara lebih rinci sebelum menetapkan angka final.
“Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN,” ujarnya.
Prasetyo menegaskan bahwa hasil penataan program akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebutuhan anggaran MBG yang sebenarnya hingga akhir tahun anggaran.
“Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa,” kata dia.
Pemerintah sebelumnya telah melakukan efisiensi anggaran MBG menjadi Rp268 triliun dari alokasi awal Rp335 triliun pada 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo agar penggunaan dana program lebih efektif dan tepat sasaran.
Di tengah proses evaluasi tersebut, realisasi penyerapan anggaran MBG terus meningkat. Kementerian Keuangan mencatat hingga akhir Mei 2026, dana yang telah terserap mencapai Rp88,15 triliun, naik 17,53 persen dibandingkan realisasi pada April 2026 yang sebesar Rp75 triliun.
Purbaya menyebut program MBG saat ini telah menjangkau 63,13 juta penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 48,9 juta merupakan peserta didik, sedangkan 14,3 juta lainnya berasal dari kelompok non-siswa yang mencakup ibu hamil, ibu men dan balita.
