Ribuan mahasiswa dipimpin BEM UI nekat long march ke Bundaran HI menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kenaikan harga BBM. Aparat gabungan pasang blokade.
Eskalasi politik di ibu kota memanas setelah ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta nekat melakukan long march menuju pusat jantung ekonomi, Bundaran Hotel Indonesia (HI), pada Jumat (12/6/2026). Langkah berani ini diambil sebagai bentuk penolakan keras terhadap rentetan kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai kian mencekik rakyat.
Sejak pukul 13.00 WIB, gelombang massa yang dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), dan Serikat Perempuan Indonesia (Seruni) sempat tertahan oleh blokade barikade kepolisian di dekat Jembatan Semanggi, Jakarta Pusat. Namun, sekira pukul 14.00 WIB, massa berhasil menjebol blokade awal dan berjalan kaki menyusuri Jalan Jenderal Sudirman.
Aparat gabungan TNI dan Polri kembali memasang pagar betis berlapis di dekat Stasiun Sudirman—hanya beberapa ratus meter dari Bundaran HI—pada pukul 15.00 WIB guna menghentikan laju demonstran. Hingga sore hari, negosiasi alot antara perwakilan mahasiswa dan perwira lapangan masih berlangsung tegang.
Alasan Mahasiswa Tolak Dialihkan ke Gedung DPR dan Istana
Pihak Polda Metro Jaya mengerahkan sedikitnya 3.651 personel, dibantu 500 prajurit TNI, untuk mengamankan wilayah ring satu tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menyatakan pihaknya berupaya memindahkan konsentrasi massa ke Gedung DPR atau Patung Kuda Monas karena kawasan Bundaran HI merupakan episentrum aktivitas perekonomian masyarakat.
Namun, instruksi pemindahan tersebut ditolak mentah-mentah oleh aliansi mahasiswa. Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menegaskan alasan mereka bersikeras menduduki Bundaran HI adalah demi membuka mata publik secara luas bahwa tata kelola negara sedang mengalami krisis hebat.
“DPR sudah tidak menjalankan fungsinya secara benar. Kami menggelar aksi di Bundaran HI untuk menyadarkan rakyat secara langsung bahwa kondisi bangsa kita saat ini sedang tidak baik-baik saja,” tegas Athof di tengah kerumunan massa aksi.
Gelombang #MenujuIndonesiaBangkrut: Tolak BBM Naik hingga Skandal Korupsi MBG
Aksi unjuk rasa yang mengusung tagar #MenujuIndonesiaBangkrut ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan atas melambungnya harga komoditas utama dan program mercusuar pemerintah yang dinilai cacat tata kelola.
Massa menyuarakan lima poin tuntutan utama mutlak, yaitu:
-
Setop pemborosan anggaran APBN.
-
Turunkan harga kebutuhan pokok serta tarif BBM (termasuk merespons kenaikan Pertamax menjadi Rp16.250/liter per 10 Juni kemarin).
-
Hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Proyek Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
-
Hentikan militerisme di ranah sipil.
-
Mendesak Presiden Prabowo untuk berhenti mengelak dan segera mengakui kesalahan pemerintah secara terbuka.
Rina, salah satu mahasiswi UI yang ikut turun ke jalan, membeberkan bahwa kejengkelannya memuncak akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejak awal bermasalah—mulai dari rentetan kasus keracunan massal, hingga puncaknya skandal kasus korupsi yang menyeret Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
Sentimen kemarahan ini diamini oleh Zaki, mahasiswa lainnya, yang menilai dana raksasa MBG telah mengorbankan ruang fiskal negara, sehingga rakyat kecil harus menanggung dampaknya lewat lonjakan pajak dan harga BBM. “Hentikan MBG, pakai anggaran untuk urusan yang jauh lebih mendesak bagi rakyat kecil!” ketus Zaki.
Ketegangan di lapangan sempat diwarnai aksi solidaritas dari para pengemudi ojek online (ojol) yang terjebak penutupan jalan. Alih-alih marah pada mahasiswa, para ojol justru ikut membunyikan klakson dan melayangkan protes ke polisi. “Harga BBM naik, kami makin hidup susah! Buka jalannya, kami cuma mau ikut demo!” teriak salah satu pengemudi ojol.
Selain di Jakarta, gelombang unjuk rasa serupa juga dilaporkan telah meletus secara paralel di berbagai wilayah, mulai dari pergerakan aliansi mahasiswa di depan Gedung DPRD Jawa Barat (Bandung), Kantor DPRD Riau (Pekanbaru), hingga Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) di Kota Makassar.
Analisis: Simbol Perlawanan di Pusat Ekonomi dan Tekanan Beruntun Kelas Menengah
Aksi nekat mahasiswa yang bersikeras menduduki Bundaran HI ketimbang lokasi konvensional seperti Gedung DPR mencerminkan adanya pergeseran strategi sosiopolitik yang signifikan:
1. Bundaran HI Sebagai Panggung ‘Disrupsi Kesadaran Publik’
Pilihan lokasi mahasiswa di Bundaran HI—meski dilarang aparat karena alasan zona ekonomi—merupakan upaya sengaja untuk menciptakan gangguan visual ekonomi (economic visual disruption). Mahasiswa memahami bahwa demonstrasi di depan Gedung DPR atau Patung Kuda sering kali diabaikan dan “diisolasi” dari pandangan publik harian. Dengan menduduki kawasan Sudirman-Thamrin, mereka memaksa para pekerja kantoran, ekspatriat, pelaku bisnis, dan masyarakat kelas menengah ke atas untuk menyaksikan langsung potret kegelisahan sosial, sekaligus mengirimkan pesan kuat kepada pasar bahwa stabilitas domestik sedang goyah akibat kebijakan pemerintah.
2. Akumulasi Beban Kelas Menengah Bawah dan Lahirnya Aliansi Akar Rumput
Fenomena menarik dalam aksi kali ini adalah meleburnya suara mahasiswa dengan teriakan spontan pengemudi ojek online di lapangan. Ini membuktikan bahwa isu yang dibawa mahasiswa—terutama merosotnya daya beli akibat harga Pertamax yang menembus Rp16.250/liter per 10 Juni—adalah masalah riil yang dirasakan langsung oleh sektor informal. Kelas menengah bawah dan pekerja gig (gig economy) saat ini berada dalam posisi paling rentan; mereka tidak mendapatkan bantalan bansos layaknya masyarakat miskin, namun pendapatan mereka terus tergerus biaya energi yang mahal demi membiayai program populis pemerintah.
3. Gugat Rapor Merah Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Sorotan tajam mahasiswa terhadap Badan Gizi Nasional yang terseret pusaran korupsi menjadi tamparan keras bagi kredibilitas program andalan pemerintah. Dari kacamata publik dan mahasiswa, ketika sebuah program dengan alokasi APBN fantastis justru didera masalah manajemen (kasus keracunan massal) dan integritas (korupsi petinggi BGN), maka legitimasi moral program tersebut jatuh di titik terendah. Tekanan publik yang masif di berbagai daerah (Jakarta, Bandung, Riau, Makassar) ini bisa memaksa Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi total, melakukan perombakan (reshuffle) mendasar di tubuh lembaga terkait, atau melonggarkan ruang fiskal demi meredam gejolak inflasi BBM.
Aksi serentak pada Jumat 12 Juni 2026 ini menunjukkan bahwa instrumen gerakan mahasiswa kembali menemukan momentumnya sebagai counter-balance kebijakan penguasa. Keberanian mereka menembus barikade Sudirman-Semanggi mengindikasikan bahwa jalur-jalur diplomasi politik formal di parlemen dianggap telah buntu, sehingga jalanan kembali menjadi satu-satunya ruang bagi rakyat untuk menjemput keadilan.
Bagaimana opini Anda melihat kegigihan aksi mahasiswa di Bundaran HI kali ini? Apakah Anda setuju dengan desakan mereka untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis demi menurunkan harga BBM? Source
