JAKARTA, PARLE.CO.ID – Komisi VII DPR RI mendorong reformasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan dan keamanan wisatawan di seluruh destinasi wisata Indonesia menyusul maraknya kecelakaan yang menelan korban jiwa sepanjang tahun 2025.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan bahwa aspek keselamatan dan keamanan (safety and security) harus menjadi fondasi utama pengembangan pariwisata nasional, bukan sekadar pelengkap dari aksesibilitas, amenitas, dan atraksi.
“Faktor keselamatan dan keamanan harus menjadi fondasi utama dalam pengembangan destinasi wisata Indonesia. Harus ada perbaikan serius dalam tata kelola pariwisata nasional dengan menempatkan safety and security sebagai pilar utama setelah konsep 3A,” ujar Evita dalam keterangannya, Senin (5/1/2026).
Menurut Evita, sektor pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal wisatawan (length of stay), dan besaran belanja wisata, tetapi juga wajib menjamin keselamatan wisatawan, pekerja pariwisata, serta masyarakat lokal.
Sepanjang 2025, sejumlah kecelakaan serius terjadi di berbagai destinasi wisata. Di antaranya tenggelamnya kapal wisata phinisi di Selat Padar, dekat Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, pada 26 Desember 2025 yang menewaskan empat wisatawan asal Spanyol.
Peristiwa lain meliputi meninggalnya wisatawan asal Australia saat menyelam di Pantai Segara, Tulamben, Bali, pada 30 Desember 2025, serta tewasnya wisatawan asal Brasil akibat terjatuh ke jurang saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Selain itu, kecelakaan besar juga terjadi pada tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada 2 Juli 2025 yang menewaskan 17 orang dan menyebabkan puluhan penumpang hilang. Kasus tenggelamnya wisatawan di Pantai Pangandaran, Sukabumi, hingga sejumlah pantai lain turut menambah daftar panjang insiden wisata sepanjang tahun lalu.
“Berulangnya kecelakaan di destinasi wisata menunjukkan bahwa keselamatan belum menjadi prioritas utama kebijakan pariwisata. Satu nyawa yang hilang adalah kegagalan sistem, dan ini tidak boleh dianggap sebagai hal biasa,” kata Evita.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia sekaligus berada di kawasan cincin api dengan ratusan gunung berapi aktif. Kondisi tersebut menuntut standar keselamatan tinggi, tidak hanya di sektor wisata bahari, tetapi juga transportasi darat dan udara yang mendukung pariwisata.
Komisi VII DPR RI, lanjut Evita, mendorong Kementerian Pariwisata untuk mengambil inisiatif melakukan reformasi total sistem keselamatan dan keamanan pariwisata dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Basarnas, Polri, BNPB, Kementerian Perhubungan, BMKG, BSN, TNI, pemerintah daerah, serta asosiasi pelaku usaha wisata.
Reformasi tersebut mencakup pembenahan regulasi, penguatan koordinasi antar-lembaga, penataan kelembagaan, peningkatan standar operasional, hingga penegakan hukum. Salah satu usulan penting adalah penetapan standar nasional keselamatan dan keamanan pariwisata, sertifikasi wajib bagi operator wisata, sistem peringatan dini (early warning system), serta mekanisme respons cepat saat terjadi kecelakaan.
Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, Evita mengusulkan pembentukan desk khusus atau organ koordinatif yang berperan sebagai koordinator utama pengawasan keselamatan di destinasi wisata.
“Harus ada satu pihak yang menjadi leading coordinator yang mengatur seluruh sumber daya secara cepat. Kelemahan kita selama ini ada pada pelaksanaan dan pengawasan di lapangan,” ujarnya.
Di sisi lain, Evita juga menekankan pentingnya peran wisatawan dalam menjaga keselamatan diri. Ia mendorong wisatawan agar lebih kritis terhadap prosedur keselamatan yang diterapkan operator wisata.
“Wisatawan harus berani meminta jaminan keselamatan. Jika ragu terhadap prosedur atau kondisi di lapangan, sebaiknya tidak memaksakan diri,” kata Evita.
Dengan reformasi menyeluruh, ia berharap sektor pariwisata Indonesia dapat tumbuh secara aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan tanpa mengorbankan keselamatan manusia. ***
