JAKARTA, PARLE.CO.ID – Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) belakangan ini, menuai apresiasi besar dari publik. Korps Adhyaksa bahkan dianggap berhasil memulihkan keyakinan publik atas penegakan hukum di Tanah Air, karena dengan berani membongkar kasus-kasus korupsi besar alias kakap, yang selama ini sulit disentuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam analisis pengamat hukum dan politik Dr. Pieter C Zulkifli Simabuea, SH. MH, sebagaimana disampaikannya melalui keterangan tertulisnya, Rabu (30/10/2024), Kejagung telah menunjukkan kerja-kerja positif dengan memperlihatkan langkah nyata dalam mengamankan aset negara, dan memberikan pesan tegas bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Dia mengatakan pemberantasan korupsi di Indonesia telah menjadi medan tempur yang rumit. Terlebih, jika kasus rasuah itu melibatkan pihak-pihak dengan kekuasaan besar sehingga kerap tidak tersentuh.

“Di negeri ini, korupsi bukan sekedar persoalan pencurian uang negara, melainkan sebuah sistem yang telah tertanam dalam relung-relung kekuasaan,” ucapnya seraya menilai para koruptor dengan jaringan luas dan modal yang kuat seringkali berhasil lolos dari jerat hukum.

Pieter bahkan tak segan mengibaratkan orang-orang itu sebagai gurita dengan tentakel yang merayap ke berbagai sektor, dari politik hingga bisnis. Pasalnya, di tengah lesunya penegakan hukum terhadap koruptor, Kejagung akhirnya memperlihatkan taringnya dengan mengungkap kasus-kasus besar yang menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir.

“Mulai dari skandal di PT. Timah, sengketa crazy rich Surabaya melawan PT/ Antam, korupsi di PT. Asuransi Jiwasraya, hingga kasus impor gula di Kementerian Perdagangan. Lembaga penegak hukum ini menunjukkan gebrakan dalam mengamankan aset negara, memberikan pesan tegas bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” kata dia.

Karena itu, Pieter menilai wajar jika kinerja Kejagung saat ini mendapat perspektif positif dari publik. Hal itu, terbukti dari hasil survei Indikator pada akhir September 2024 yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik yang tinggi hingga mencapai 69 persen dan menjadikannya salah satu lembaga paling dihormati setelah TNI dan Presiden.

“Masyarakat semakin mempercayai Korps Adhyaksa, yang dianggap mampu mengatasi berbagai tantangan dalam menindak kasus-kasus besar. Hal ini membawa Kejagung berada di atas beberapa institusi lainnya dalam hal kepercayaan, termasuk Polri, Mahkamah Konstitusi (MK), dan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini digadang-gadang sebagai lembaga superbody dalam menangani kasus-kasus korupsi,” katanya.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menyebut jika kepercayaan itu tidak hanya tumbuh dari keberanian membongkar kasus korupsi besar, tetapi upaya Kejagung membersihkan oknum jaksa nakal yang kerap menodai citra institusi. Menurut dia, proses pembersihan ini menjadi langkah signifikan dalam mengembalikan integritas dan kredibilitas kejaksaan.

“Ketika publik melihat bahwa penegakan hukum berjalan tanpa toleransi bagi oknum di internal Kejaksaan, kepercayaan terhadap lembaga ini pun menguat. Salah satu keunggulan Kejagung dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya adalah sumber daya manusia yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan kekuatan ini, Kejagung mampu menjangkau lebih banyak wilayah dalam penegakan hukum, memberikan perlindungan hukum yang merata di berbagai pelosok,” paparnya.

Tak hanya itu, Pieter berpandangan penguatan SDM memungkinkan Kejagung untuk terus mengejar setiap bukti baru yang muncul, termasuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan para elite dan pejabat dalam kasus-kasus besar. Di samping dari itu, dia menekankan penting bagi Kejagung untuk menjaga tren positif tersebut, yakni salah satunya Kejagung harus selalu hadir untuk menjawab harapan masyarakat dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang merata.

“Sebagai lembaga penegak hukum yang tetap menjunjung tinggi sisi humanis, Kejagung harus menunjukkan bahwa lembaganya dapat menindak secara tegas tanpa meninggalkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Kejagung juga harus berani mengungkap siapapun elite yang terlibat dalam konspirasi perbuatan korupsi,” imbuhnya.

Seiring keberhasilan Kejagung, tantangan besar yang masih menanti adalah bagaimana mempertahankan integritas ini agar menjadi teladan bagi generasi mendatang. Melalui keteladanan yang baik dari sikap dan tindakan pemimpin yang bersih, masyarakat akan mendapatkan edukasi tentang pentingnya integritas dan antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

“Seperti kita ketahui, dalam arena perang melawan korupsi di Indonesia, dua raksasa hukum, yaitu Kejagung dan KPK kerap bersaing memperebutkan gelar juara. Keduanya memiliki peran krusial dalam membongkar kasus-kasus korupsi besar, namun dengan gaya dan strategi yang berbeda,” pungkas Pieter. ***