Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Bahas Ekosistem Perdagangan Karbon Bersama Dirut BEI
JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menerima kunjungan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sekaligus Direktur Utama Bursa Karbon Indonesia, Iman Rachman, di Gedung Nusantara III MPR RI, Selasa (25/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Direktur Pengembangan PT BEI, Jeffrey Hendrik, dan Sekretaris Perusahaan PT BEI, Kautsar Primadi Nurahmad. Pertemuan ini membahas strategi penguatan regulasi perdagangan karbon di Indonesia.
Regulasi Market Driven untuk Mendukung Perdagangan Karbon
Eddy Soeparno menegaskan bahwa penguatan regulasi perdagangan karbon merupakan langkah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis karbon di Indonesia. Menurutnya, regulasi yang bersifat market driven dan selaras dengan praktik pasar internasional sangat diperlukan agar perdagangan karbon nasional lebih kompetitif.
“Saat ini kita perlu menyelaraskan sejumlah aturan untuk semakin meningkatkan volume dan kualitas perdagangan karbon secara efektif. Oleh karena itu, perlu ada revisi kebijakan, termasuk evaluasi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) 98 dan Peraturan Menteri LHK No 21, agar mekanisme perdagangan karbon dapat berjalan lebih baik,” jelas Eddy.
Sinergi untuk Mendorong Pasar Karbon yang Kompetitif
Sebagai mantan pelaku pasar modal dan perbankan investasi, Eddy menyatakan siap berkontribusi dalam pengembangan ekonomi karbon di Indonesia. Menurutnya, dengan kebijakan yang tepat, ekonomi karbon dapat menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan di masa depan.
“Saya percaya bahwa perekonomian karbon Indonesia akan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan ke depannya. Saya dalam kapasitas selaku pimpinan MPR maupun pribadi, siap memberikan sumbangsih agar kita dapat mengurai berbagai kendala dan memastikan pertumbuhan ekonomi karbon yang cepat dan sehat,” tambahnya.
Kolaborasi dengan Berbagai Pemangku Kepentingan
Eddy menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia, serta pelaku usaha, dalam membangun pasar karbon yang atraktif dan kompetitif.
“Melalui pertemuan ini saya berharap adanya sinergi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun pasar karbon yang atraktif dan kompetitif,” tutup Anggota DPR RI dari Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur tersebut. (P-01)