JAKARTA, PARLE.CO.ID – Survei terbaru dari Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), sebagaimana dikutip parle.co.id, Jumat (18/2/2025) mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat tingkat kepuasan publik yang tinggi, mencapai 66,5%. Kepuasan ini didorong oleh keberhasilan dalam pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang lebih tegas, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, menurut Wakil Direktur LPI Ali Ramadhan, tantangan seperti ekonomi yang belum stabil dan kebijakan yang masih dipertanyakan menjadi catatan. Soliditas pemerintahan juga tercatat kuat, dengan hampir setengah responden meyakini kekompakan antara Prabowo, Gibran, dan Kabinet Merah Putih (KMP).

Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kepuasan publik berada di angka 66,5% dengan perincian responden yang sangat puas sebanyak 28,75% dan yang puas sebanyak 37,75%. Sementara responden yang kurang puas sebanyak 17,65% dan yang tidak puas sama sekali sebanyak 14,21%.

“Responden yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 1,64%,” ujar Ali Ramadhan seraya menambahkan bahwa dari hasil survei tersebut, alasan publik sangat puas atau puas dengan pemerintahan Prabowo-Gibran adalah karena pemberantasan korupsi berjalan dengan tingkat kepuasan 29,85%; penegakan hukum lebih tegas 20,45%; tegas, berwibawa, berani dan bijaksana sebanyak 15,45%; pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG 14,19%; dan hebat menjalin hubungan luar negeri sebanyak 6,45%.

“Sedang alasan responden kurang puas atau tidak puas, antara lain ekonomi belum stabil sebanyak 20,58%; masih banyak kebijakan kurang tepat 17,83%; dan penegakan hukum masih tebang pilih 10,55%,” sebutnya menambahkan.

Tingkat kepuasan publik atas pemerintahan Prabowo-Gibran tinggi juga tidak terlepas dari soliditas pemerintahan yang kuat baik antara Prabowo dengan Gibran maupun antara Prabowo-Gibran dengan jajaran Kabinet Merah Putih atau KMP. Soliditas ini juga tergambar dalam hasil survei LPI.

Berdasarkan hasil survei LPI tersebut, sebanyak 47,34% responden yakin dengan soliditas pemerintahan Prabowo-Gibran, lalu sangat yakin sebanyak 15,27%, kurang yakin sebanyak 20,15% dan tidak yakin sama sekali sebanyak 15,75%. Sementara responden yang tidak menjawab atau menjawab tidak tahu sebanyak 1,49%.

Survei LPI terbaru dilakukan pada 20-25 Februari 2025 terhadap 1.700 responden yang tersebar di 29 provinsi. Pengambilan sample menggunakan multistage sampling atau kombinasi dari simple random sampling dan cluster sampling. Metode ini sangat efisien untuk penelitian dengan populasi yang luas atau sulit dijangkau.

Survei LPI ini dilakukan dengan wawancara melalui kuesioner oleh pewawancara terlatih. Sedangkan error sampling dalam survei ini ± 2,38% pada interval kepercayaan 95%.

Bagian dari Pendidikan Politik

Merespons hasil survei LPI terserah, pengamat pertahanan dan keamanan dari Universitas Pertahanan (Unhan) Kusnanto Anggoro menilai terlalu dini menilai hasil kerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Pasalnya, saat ini, pemerintahan Prabowo-Gibran masih dalam tahap konsolidasi pemerintahan.

“Hanya saja, hasil survei LPI merupakan bagian dari pendidikan politik publik. Survei ini perlu diapresiasi sebagai bagian dari lansekap demokrasi kita yang memerlukan pandangan publik yang ditangkap melalui survei ini dan survei LPI ini merupakan bagian dari political education untuk publik,” ujar Kusnanto.

Saat ditanya tentang optimisme terhadap kualitas demokrasi dan soliditas pemerintahan, Kusnanto mengungkapkan bahwa sepanjang seluruh aspek dapat terkonsolidasi dengan baik dan berakselerasi perlahan ekspektasi publik perlahan dapat direalisasikan.

“Ada sebagian kalangan yang menyebutkan bahwa tradisi demokrasi di Indonesia ini semirip dengan Filipina atau Malaysia. Namun, saya kira, Indonesia mempunyai kekhasannya tersendiri,” paparnya.

Dari aspek kesejarahan maupun modal sosial, praktik berdemokrasi di Indonesia seharusnya sudah bisa melampaui negara tetangga. Syaratnya, soliditas dan konsolidasi antar kabinet kerja dalam mewujudkan visi Asta Cita dan mengartikulasikan ekspektasi publik ini dapat koheren berjalan, demikian Kusnanto Anggoro. ***