JAKARTA, PARLE.CO.ID — Kaukus Muda Indonesia (KMI) menolak wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ketua Umum KMI, Edi Homaidi, menyebut gagasan itu sebagai langkah keliru yang dapat melemahkan independensi Polri dalam menjaga keamanan publik dan menegakkan hukum.
Menurut Edi, kepolisian membutuhkan fleksibilitas operasional yang mustahil dijalankan bila berada dalam struktur birokrasi kementerian. Ia menekankan, Polri harus tetap berdiri sebagai lembaga independen dengan mandat jelas menjaga keamanan negara, menegakkan hukum, dan memulihkan ketertiban umum tanpa intervensi politik administratif.
“Polri bekerja di lapangan, mereka membutuhkan ruang keputusan cepat tanpa harus meminta izin dari birokrasi kementerian. Itu membuktikan bahwa Polri tidak cocok dijadikan anak bawahan Kemendagri,” kata Edi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Empat Alasan KMI Menolak
Edi merinci empat alasan mengapa Polri tidak tepat ditempatkan di bawah Kemendagri. Pertama, mandat kedua lembaga berbeda: Kemendagri fokus pada administrasi pemerintahan daerah, sementara Polri bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan nasional.
Kedua, ada risiko konflik kepentingan karena Polri bisa tertekan oleh kepentingan politik daerah jika berada di bawah kementerian tersebut. Ketiga, efisiensi operasional Polri dapat terganggu oleh prosedur birokrasi yang memperlambat pengambilan keputusan di lapangan.
Keempat, terkait akuntabilitas publik. Edi menegaskan, Polri seharusnya bertanggung jawab langsung kepada masyarakat dan legislatif, bukan melalui kementerian.
Dorongan Reformasi Polri
Lebih jauh, KMI menekankan bahwa reformasi kepolisian harus diarahkan pada peningkatan kapasitas institusional, transparansi, serta kontrol sipil yang sehat. Menurut Edi, penguatan Polri tidak boleh dilakukan melalui subordinasi birokrasi kementerian, melainkan melalui mekanisme akuntabilitas publik, reformasi sumber daya manusia, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.
“Polri harus tetap independen agar demokrasi berjalan sehat,” tegas Edi, yang juga dikenal sebagai eksponen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). ***