JAKARTA, PARLE.CO.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan digitalisasi pendidikan nasional yang baru diluncurkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan, digitalisasi adalah kunci untuk memastikan kesetaraan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Lalu Hardian menyatakan ini dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Perkuat Digitalisasi hingga ke Pelosok, Senjata Ampuh Tekan Ketimpangan Pendidikan” yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI, Kamis (8/5/2025),
Lalu menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI mendukung penuh transformasi digital sektor pendidikan. “Digitalisasi ini bukan sekadar tren, tapi keharusan. Anak-anak di pelosok negeri harus mendapatkan hak yang sama dalam mengakses informasi dan teknologi pendidikan,” ujar Legislator dari Fraksi PKB yang hadir virtual.
Menurutnya, dukungan itu bukan hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga pengawasan anggaran agar infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bisa merata di seluruh Indonesia.
“Komisi X mendorong Kemendikbudristek untuk memprioritaskan pembangunan jaringan internet, penyediaan perangkat digital, hingga pelatihan guru agar siap mengajar secara daring,” jelasnya.
Lalu yang berasal dari Dapil Nusa Tenggara Barat II menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat. Ia menyebut program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta kerjasama dengan penyedia layanan internet sebagai strategi penting dalam memperluas akses digital.
Tak hanya infrastruktur, kompetensi juga menjadi sorotan. Lalu menyatakan perlunya pelatihan intensif bagi guru, siswa, dan orang tua untuk memaksimalkan penggunaan teknologi.
“Pelatihan berbasis program PPG, Guru Penggerak, hingga pelatihan mandiri digital harus ditingkatkan agar semua pihak bisa beradaptasi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen DPR dalam mengawasi efektivitas program Merdeka Belajar dan Platform Merdeka Mengajar, agar benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Diskusi ini juga dihadiri pengamat pendidikan Darmaningtyas dan Direktur Rumah Literasi 45, Andreas, yang memberikan perspektif kritis terhadap tantangan pemerataan pendidikan digital di Indonesia. ***
