JAKARTA, PARLE.CO.ID – Pemerintah berkomitmen mengatasi krisis hunian dengan mengalihkan fokus subsidi dari sektor perbankan ke penyediaan tanah, menyusul lonjakan harga tanah yang dinilai menjadi hambatan utama dalam penyediaan rumah terjangkau. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyatakan bahwa tanah seharusnya menjadi prioritas dalam kebijakan subsidi nasional.
Berbicara dalam forum 2nd Innovation Summit Southeast Asia yang digelar oleh Center for Market Education di Jakarta, dikutip Kamis (8/5/2025) Fahri Hamzah menegaskan bahwa harga tanah menyumbang sekitar 30 hingga 40 persen dari total biaya pembangunan rumah.
“Kalau ingin rumah murah, tanahnya harus murah. Selama ini, subsidi kita sekitar Rp30 triliun per tahun masuk ke kredit perbankan. Tapi kenapa tidak kita mulai dari tanahnya?” ujarnya.
Solusi Konkrit
Fahri menyebut penggunaan tanah negara yang belum termanfaatkan sebagai solusi konkret, seraya menekankan bahwa spekulasi harga tanah telah merusak tatanan konstitusional dalam pengelolaan sumber daya.
“Pasal 33 UUD 1945 menegaskan penguasaan tanah oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Tapi realitasnya, tanah malah jadi alat spekulasi. Harga di kota-kota melonjak, lalu orang kota serbu desa-desa borong tanah. Itu membuat harga tak layak lagi untuk perumahan rakyat,” kritiknya.
Ia juga menekankan pentingnya reformasi tata kelola perizinan sektor perumahan. Menurutnya, proses birokrasi yang panjang dan tersebar di berbagai lembaga menyulitkan masyarakat dan pengembang.
“Perizinan harus terdesentralisasi dalam satu pintu. Bahkan kita butuh lembaga khusus yang membantu memasarkan rumah subsidi. Jangan sampai pengembang yang bangun rumah rakyat juga harus mikir pasarnya,” jelas mantan Wakil Ketua DPR RI itu.
Di sisi permintaan, Fahri mengungkapkan persoalan klasik, yakni ketidaksinkronan data. Ia menyebut pentingnya kebijakan satu data nasional yang efektif agar kebutuhan perumahan bisa dihitung secara akurat.
“Presiden sudah keluarkan Inpres Satu Data, tapi di lapangan masih simpang siur. Berapa jumlah keluarga sebenarnya? Tiap institusi beda-beda. Ini masalah serius untuk perencanaan pembangunan,” pungkasnya. ***