BerandaUncategorizedAncaman PHK Massal: Legislator Desak Pemerintah Lindungi Pekerja dari Dampak Kebijakan Trump

Ancaman PHK Massal: Legislator Desak Pemerintah Lindungi Pekerja dari Dampak Kebijakan Trump

Published on

spot_img

Edy Wuryanto: Tarif Impor AS 32% Bisa Picu Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja di Sektor Strategis

Kebijakan Trump Ancam Nasib Jutaan Pekerja Indonesia

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto memperingatkan pemerintah tentang dampak serius kebijakan tarif impor baru Presiden AS Donald Trump yang mencapai 32%. Kebijakan ini berpotensi memicu gelombang PHK besar-besaran di sektor tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, dan perikanan.

“Kenaikan biaya ekspor ini bukan sekadar angka, tapi ancaman nyata bagi jutaan pekerja kita. Industri akan kesulitan bersaing, dan PHK menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan,” tegas Edy di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Dampak Berantai: Dari Rupiah Hingga Upah Pekerja

Edy menyoroti efek domino kebijakan Trump, termasuk:

  • Pelemahan nilai rupiah
  • Ketidakstabilan pasar saham
  • Penurunan pertumbuhan ekonomi
  • Penurunan upah riil pekerja

“Masalah ini bukan hanya makroekonomi. Buruh akan merasakan langsung dampaknya melalui pemotongan upah atau bahkan kehilangan pekerjaan,” jelas legislator dari Dapil Jawa Tengah III ini.

Pemerintah Diminta Bertindak Cepat

Edy mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk:

  1. Memperkuat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
  2. Menyiapkan intervensi sosial-ekonomi sistematis
  3. Menciptakan program pelatihan ulang untuk pekerja

“Jangan tunggu sampai krisis benar-benar terjadi. Kita butuh antisipasi sejak dini untuk melindungi pekerja sebagai pilar pembangunan bangsa,” tegasnya.

Seruan Solidaritas Nasional

Edy menekankan bahwa melindungi tenaga kerja di tengah ketidakpastian global bukan hanya kewajiban moral, tapi juga investasi strategis untuk masa depan Indonesia.

“Di saat dunia sedang tidak stabil, keberpihakan pada pekerja adalah bentuk ketahanan nasional kita. Mereka bukan sekadar angka statistik, tapi nyawa dari perekonomian Indonesia,” pungkas Edy. (P-01)

 

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

AI dalam Dunia Hukum Semakin Tak Terhindarkan

Oleh: Habib Aboe Bakar Alhabsyi (Anggota Panja Artificial Intelligence (AI) BKSAP DPR RI dari...

566 Penerima MBG Diduga Keracunan di Sidoarjo, Abidin Fikri Desak BGN Evaluasi Total

Insiden dugaan keracunan yang menimpa ratusan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok...

Restorasi Desa Adat Sade Dimulai, Fahri Hamzah: Bentuk Asli Rumah Adat Jadi Prioritas Pemerintah

Pemerintah memastikan rencana restorasi Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak...

Fahri Hamzah Desak BPS Benahi Data Backlog Rumah, Soroti Lesunya Daya Serap Pasar

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS)...

More like this

AI dalam Dunia Hukum Semakin Tak Terhindarkan

Oleh: Habib Aboe Bakar Alhabsyi (Anggota Panja Artificial Intelligence (AI) BKSAP DPR RI dari...

566 Penerima MBG Diduga Keracunan di Sidoarjo, Abidin Fikri Desak BGN Evaluasi Total

Insiden dugaan keracunan yang menimpa ratusan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok...

Restorasi Desa Adat Sade Dimulai, Fahri Hamzah: Bentuk Asli Rumah Adat Jadi Prioritas Pemerintah

Pemerintah memastikan rencana restorasi Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak...