MALUKU UTARA, PARLE.CO.ID — Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Maluku Utara (Malut), Graal Taliawo, dalam rapat bersama Kementerian Pertanian (Kementan), mendesak pemerintah untuk mengupayakan pembangunan jalan tani guna mendukung produktivitas masyarakat Maluku Utara.
Graal Taliawo menyatakan bahwa sektor pertanian dan perkebunan pantas menjadi motor penggerak ekonomi masa depan Maluku Utara dan Indonesia. Menurutnya, semangat pemberdayaan warga melalui sumber daya alam berkelanjutan yang ada di sekitar sangat penting.
Aspirasi Warga untuk Pembangunan Jalan Tani
Aspirasi tersebut banyak disampaikan oleh warga Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba, dan Desa Gosale, Kecamatan Oba Utara, di Kota Tidore Kepulauan serta Desa Tewil, Kecamatan Maba Kota, di Kabupaten Halmahera Timur. Selain pembangunan jalan tani, para petani juga membutuhkan pelatihan dan pendampingan melalui koperasi tani, yang kini berjumlah sekitar 22 unit di wilayah tersebut.
Hilirisasi Sektor Pertanian dan Perkebunan
Graal Taliawo menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan di Maluku Utara. Produksi komoditas unggulan seperti kelapa, pala, dan cengkih cenderung masih dalam bentuk mentah atau setengah mentah dan belum menyasar produk olahan bernilai ekonomi lebih tinggi. Masyarakat setempat juga masih memiliki keterbatasan dalam mengelola hasil tani dan kebun menjadi produk olahan serta memasarkannya.
Usulan Transfer Pengetahuan dan Pemberdayaan Berbasis UMKM
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Graal mengusulkan adanya upaya transfer pengetahuan, pemberdayaan berbasis komunitas dan UMKM, penyediaan alat pengolahan sederhana, serta pembinaan terkait cara memasarkan hasil olahan.
Program Beasiswa untuk Menarik Minat Generasi Muda
Graal juga menyampaikan bahwa pemerintah perlu meluncurkan program beasiswa pendidikan di sektor pertanian untuk menarik minat anak muda dalam sektor tersebut. Generasi muda di Maluku Utara cenderung enggan bertani dan beralih ke profesi lain, seperti sektor pertambangan, yang berdampak pada menurunnya jumlah tenaga kerja dan produksi komoditas tertentu. (P-01)
