JAKARTA, PARLE.CO.ID – Anggota DPD RI dari Sumatera Barat (Sumbar), Irman Gusman bersama Komite I DPD RI, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka pengawasan pelaksanaan program Reforma Agraria dan penyelesaian konflik pertanahan.
Bahas Isu Strategis Terkait Pertanahan
Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/2/2025), Irman mengatakan, antara DPD RI dan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah serta jajaran, membahas berbagai isu strategis terkait pertanahan.
Dalam kunjungan itu, Irman Gusman didampingi oleh Wakil Ketua MPR RI dari kelompok DPD, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, serta Gubernur Sumatera Barat terpilih, Mahyeldi Ansharullah. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumatera Barat.
“Ada beberapa isu utama yang dibahas dalam pertememuanya dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi dan jajarannya,” ungkap Senator asal Sumbar itu.
Tanah Objek Reforma Agraria
Isu-isu yang dimaksud Irman adalah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan sertifikat tanah elektronik. Penataan ulang sistem pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU).
“Selanjutnya, pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat, konflik pertanahan dan upaya penyelesaiannya. Dan, pemberantasan mafia tanah,” terang dia lagi.
Selanjutnya, terkait Subjek Reforma Agraria (SRA) dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Kemudian, penguasaan, pemanfaatan, dan konflik tanah di kawasan hukum.
Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Reforma Agraria
“Kita juga membahas peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Reforma Agraria dan koordinasi dengan pemerintah pusat,” tutur Irman.
Apalagi, menurut Irman Gusman, Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan isu pertanahan yang cukup kompleks. Mulai persoalan tanah ulayat masyarakat adat, sengketa lahan dengan perusahaan.
“Juga pembangunan infrastruktur yang harus tetap mengedepankan hak rakyat menjadi tantangan utama,” imbuhnya lagi.
Kolaborasi Pusat, Daerah dan Masyarakat
Mantan Ketua DPD RI itu, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sangat penting dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
“Dengan sinergi yang baik, kita dapat menciptakan kebijakan agraria yang berpihak pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Untuk itu, masyarakat diharap turut mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan keadilan agraria demi kesejahteraan bersama, demikian Irman Gusman. (P-01)
