JAKARTA, PARLE.CO.ID– Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Nabilah Aboe Bakar Al Habsyi, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA), lebih gencar mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Langkah ini dinilai penting untuk mengakhiri kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) di permukiman, sejalan dengan visi Jakarta menjadi kota bisnis global.

“Jakarta ingin menjadi kota global. Jadi sudah seharusnya tidak ada lagi orang buang hajat sembarangan,” tegas Nabilah Aboebakar kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, dikutip Rabu (22/1/2025).

Nabilah menekankan, mengatasi kebiasaan BABS tidak hanya mencerminkan kemajuan kota, tetapi juga mencegah penyebaran penyakit akibat buruknya sanitasi. Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, menurutnya, merupakan regulasi penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Sebagai langkah konkret, Nabilah menyarankan Pemprov DKI untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, seperti fasilitas toilet umum (WC) dengan septic tank komunal, serta jaringan pipa saluran pembuangan air limbah.

“Fasilitas pendukung Perda harus ditingkatkan. Pembangunan MCK (mandi, cuci, kakus) dan saluran pembuangan perlu diperkuat,” jelasnya lagi.

Data BPS 2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, sekitar tiga ribu rumah di Jakarta atau 0,19 persen belum memiliki sanitasi layak dan masih melakukan BABS. Hal ini menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam mewujudkan sanitasi yang lebih baik.

Selain menyediakan infrastruktur, Nabilah mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar perilaku hidup bersih sejalan dengan fasilitas yang disediakan.

“Ketika sebuah Perda dibuat, Pemprov harus memastikan regulasi itu diwujudkan melalui fasilitas terbaik bagi masyarakat,” katanya seraya menambahkan, upaya ini diharapkan mampu menjadikan Jakarta kota yang lebih sehat, ramah lingkungan, dan berkelas global. ***