JAKARTA, PARLE.CO.ID – Anggota Komisi IV DPR Arif Rahman mengusulkan agar pemerintah segera membentuk tim investigasi untuk mengungkap dalang di balik keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 Km yang terletak di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten. Ia menilai kasus ini perlu penanganan serius untuk memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan tersebut.
“Kami mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan pencabutan pagar bambu laut di kawasan PIK 2 sekaligus mendorong pembentukan tim investigasi guna mengungkap pelaku di balik proyek ini,” ungkap Arif.
Dukungan terhadap Langkah Tegas Presiden Prabowo
Arif mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang tegas dalam merespons kontroversi ini. Menurutnya, tindakan mencabut pagar laut tersebut merupakan langkah awal yang baik, tetapi harus diiringi dengan penyelidikan menyeluruh.
“Presiden sudah memberi instruksi tegas, dan kami di DPR akan terus mendorong agar pelaku di balik kasus ini segera terungkap. Langkah ini juga penting untuk menjamin tidak ada pelanggaran yang dibiarkan begitu saja,” jelasnya.
Evaluasi Kinerja Kementerian Terkait
Dalam keterangannya, Arif menyoroti perlunya evaluasi terhadap kinerja jajaran menteri yang terkait dengan masalah ini, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Ini bukan proyek kecil yang bisa muncul dalam semalam. Pagar laut sepanjang itu membutuhkan waktu lama untuk dibangun, dan fakta bahwa tidak ada tindakan sebelumnya menunjukkan adanya kelalaian,” ujar Arif, yang menyinggung Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono.
Ia menegaskan bahwa kelalaian ini tidak bisa dianggap remeh, mengingat dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Dugaan Pelanggaran dalam Proyek Pagar Laut
Arif mencurigai bahwa pembangunan pagar laut ini melibatkan pihak pengembang besar, seperti yang diduga terjadi di kawasan PIK 2. Jika terbukti, ia mendesak pemerintah untuk menindak tegas pelaku secara hukum.
“Jika benar pengembang PIK 2 yang bertanggung jawab, maka harus ada sanksi tegas, termasuk evaluasi status proyek ini sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN),” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah harus memastikan semua pembangunan mengikuti aturan hukum dan tidak mengabaikan laporan masyarakat.
Pagar Laut dan Status Proyek Strategis Nasional
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo telah memberikan instruksi untuk menyegel pagar laut tersebut. Langkah ini juga diikuti dengan perintah untuk mencabut pagar dan mengusut kasusnya secara menyeluruh.
“Presiden setuju pagar laut itu disegel, dicabut, dan pelakunya diusut,” ujar Muzani saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Menurutnya, pengusutan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan yang memengaruhi kepentingan publik.
Kasus pagar laut di pesisir Tangerang menggarisbawahi pentingnya transparansi dan penegakan hukum dalam proyek pembangunan. Usulan pembentukan tim investigasi, evaluasi kinerja kementerian terkait, serta langkah tegas dari Presiden Prabowo mencerminkan komitmen. (P-01)
