JAKARTA, PARLE.CO.ID — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa Kadin Indonesia berkomitmen mendukung agenda pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin Indonesia, yang dinilai sudah tidak relevan dengan tantangan zaman.
Bamsoet menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan visi besar pembangunan, seperti menekan angka kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mencapai Indonesia Emas 2045.
“Pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo serta cita-cita Indonesia Emas 2045, strategi pengentasan kemiskinan harus menjadi pusat agenda pembangunan nasional,” ujar Bamsoet dalam Rapimnas Kadin Indonesia 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Data Kemiskinan dan Tantangan yang Dihadapi
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 mencapai 9,03%, dengan jumlah 25,22 juta jiwa. Persentase ini menurun dibandingkan periode sebelumnya, tetapi masih menunjukkan angka yang signifikan. Bamsoet menyoroti bahwa penyebab utama kemiskinan di Indonesia meliputi rendahnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan pekerjaan berkualitas.
“Walaupun terjadi penurunan, lebih dari 25 juta rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ini menunjukkan perlunya upaya masif dalam meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas,” tegas Bamsoet.
Strategi Pengentasan Kemiskinan: Pendidikan, Kesehatan, dan UMKM
Bamsoet memaparkan bahwa peningkatan pendidikan, layanan kesehatan, dan penguatan UMKM menjadi tiga pilar utama dalam pengentasan kemiskinan. Ia menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan, seperti penyediaan beasiswa dan pelatihan guru, yang dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan peluang kerja.
“Selain itu, program kesehatan yang kuat akan mendukung produktivitas masyarakat. Contohnya, Program Keluarga Harapan (PKH) terbukti efektif dalam meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dan layanan kesehatan,” jelas Bamsoet.
Bamsoet juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap sektor UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data BPS, UMKM menyerap 97% tenaga kerja dan berkontribusi 60% terhadap produk domestik bruto (PDB). Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan akses modal murah bagi pelaku UMKM, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka.
“Peningkatan akses ke modal dan pelatihan manajemen bisnis adalah kunci dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Dengan program seperti KUR, pelaku UMKM dapat memperluas usaha dan meningkatkan kesejahteraan,” tambahnya.
Komitmen Bersama Menuju Indonesia Emas 2045
Dalam tema besar Rapimnas KADIN Indonesia 2024, “Tekan Kemiskinan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Wujudkan Indonesia Emas”, Bamsoet mengajak semua pihak untuk berkomitmen bersama mendukung target pembangunan nasional. Dengan memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, Bamsoet optimis Indonesia dapat mencapai visi besar menjadi negara maju pada 2045.
“Kolaborasi adalah kunci. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus berjalan beriringan. Dengan langkah yang terencana dan komitmen yang kuat, Indonesia Emas 2045 bukan lagi impian, melainkan kenyataan,” tutup Bamsoet. (P-01)
