JAKARTA, PARLE.CO.ID — Dalam beberapa hari terakhir, wacana meliburkan sekolah selama satu bulan penuh pada bulan Ramadan 2025 ramai diperbincangkan. Topik ini menjadi perdebatan hangat di media sosial, dengan berbagai pihak mengutarakan pendapat mereka, mendukung maupun menolak.

Salah satu suara yang menentang wacana ini adalah Wakil Ketua Komite II DPD Angelo Wake Kako. Ia menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Wacana libur Ramadan selama satu bulan ini harus ditolak. Pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan,” ujar Angelo dalam keterangannya, Jumat (30/11/2024).

Alasan Penolakan
Dikutip dari Tribunnews, Angelo menyebutkan wacana ini tidak dapat diterapkan secara universal karena beberapa alasan penting. Pertama, Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang sangat beragam, termasuk dalam hal agama. “Tidak semua warga negara Indonesia menjalankan ibadah puasa Ramadan,” tegasnya.

Kedua, ia menyoroti fakta bahwa tidak semua sekolah di Indonesia berbasis agama Islam. Banyak sekolah negeri dan swasta yang berkontribusi besar terhadap pengembangan sumber daya manusia di berbagai sektor.

“Libur satu minggu menjelang Idul Fitri selama ini sudah cukup. Jika diperpanjang menjadi sebulan penuh, apa jaminannya anak-anak akan memanfaatkan waktu itu untuk hal-hal yang bermanfaat? Jangan sampai kebijakan ini justru merugikan kualitas pendidikan mereka,” tambahnya.

Saran untuk Pemerintah
Angelo meminta pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk mengambil langkah yang bijaksana dan inklusif dalam merumuskan kebijakan semacam ini. Ia menyarankan, jika kebijakan tersebut memang ingin diterapkan, maka sebaiknya hanya berlaku bagi sekolah berbasis agama Islam.

“Kementerian Agama harus menjadi institusi yang mewakili semua umat beragama, bukan hanya satu kelompok tertentu. Aturan seperti ini seharusnya tidak diberlakukan untuk sekolah negeri atau swasta yang tidak berbasis agama tertentu,” tuturnya.

Belum Ada Keputusan Resmi
Hingga kini, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait wacana libur Ramadan selama satu bulan ini. Perdebatan di masyarakat pun terus berlanjut, dengan sebagian pihak mendukung kebijakan tersebut sebagai upaya menghormati umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa, sementara pihak lain khawatir akan dampaknya terhadap dunia pendidikan.

Perkembangan selanjutnya terkait wacana ini akan menjadi sorotan, mengingat kebijakan pendidikan selalu memiliki dampak yang luas bagi masa depan generasi penerus bangsa. (P-01)