JAKARTA, PARLE.CO.ID – Menindaklanjuti salah program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni Program 3 Juta Rumah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), menggagas pembangunannya hingga ke pelosok Desa. Terkait hal ini, Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah pun mewanti-wanti BUMN untuk tidak ikut bermain proyek perumahan di pedesaan.
“Kami ingin proyek perumahan di desa digarap secara mandiri oleh Pemda setempat dan masyarakatnya, karena mereka lah yang paling paham kondisi. Jadi, kami minta BUMN jangan ikut bermain,” kata Fahri Hamzah dikutip Selasa (19/11/2024).
Untuk itu, lanjut Fahri, Kementerian PKP akan memobilisasi agar pembangunan rumah di pedesaan, targetnya lebih banyak dibanding di perkotaan.
“Jangan orang Kota datang membangun Desa, tapi biarkan orang Desa membangun rumahnya sendiri dengan bantuan dari Pemerintah,” tukasnya lagi.
Mantan Wakil Ketua DPR RI ini pun meminta kepala desa (Kades) sebagai aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di pedesaan, ikut menyukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Di mata Fahri, Kades adalah yang paling paham mengenai kondisi rumah masyarakatnya.
“Kami harapkan, Kades dapat ikut membantu Pemerintah dalam pembangunan rumah masyarakat di kawasan pedesaan,” imbuhnya seraya menuturkan kalau program ini akan menghadirkan hunian yang memperhatikan sanitasi berupa sarana mandi, cuci, kakus (MCK).
Wamen PKP Fahri Hamzah menekankan, ekosistem pembangunan rumah layak di Desa bisa ditingkatkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara bergotong royong.
“Ini harus kita selesaikan melalui revolusi sanitasi agar tidak ada lagi masyarakat yang rumahnya tidak ada MCK,” ucap Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora indonesia itu.
Diketahui, Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara, sudah mengambil sejumlah langkah untuk mengeksekusi Program 3 Juta Rumah yang dijanjikan Presiden Prabowo sejak kampanye Pilpres 2024. Salah satunya, dia meminta lahan koruptor yang disita Kejaksaan Agung hingga menggandeng pengusaha untuk membangun rumah.
Eks Politisi PDI Perjuangan ini juga mengatakan ingin sasaran penerima yang heterogen. Mulai dari anggota TNI yang belum punya rumah, polisi pangkat rendah, ASN golongan bawah, guru, serta berbagai komponen masyarakat lainnya. ***
