JAKARTA, PARLE.CO.ID – Setelah mengatakan kalau keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah ak diperlukan lagi, mengingat kerja Polri dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, sudah cemerlang. Kini, Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsyi mengkritik kalau operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh lembaga antirasuah itu ‘dipancing-pancing’ dan ‘diarahkan’.
Pernyataan ini disampaikan pria yang akrab disapa Habib Aboe dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan (Capim) KPK, Johanis Tanak, di ruang rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Lantas Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu, mempertanyakan makalah Tanak, yang dinilai lebih menekankan pada penindakan, sebagai langkah dalam pemberantasan korupsi.
Dari makalah calon petahana tersebut, Habib Aboe menyebut kalau yang bersangkutan cukup apatis dengan pola pencegahan yang selama ini dilakukan KPK.
“Saya terus terang saja, pencegahan dan penindakan lebih suka pencegahan dulu, Pak. Orang kalau sudah mau korupsi, pastinya hati-hati, ini sudah dekat, lho, Anda akan kena kalau kayak begini. Kalau ini (penindakan) enggak, Pak, dicari, dipancing-pancing, diarahkan, dibekuk aparat. Nah, kena loe, OTT jadinya,” katanya.
Menurut Habib Aboe, pendekatan pencegahan akan lebih efektif dalam memberantas korupsi, karena dapat membuat orang yang berniat melakukan korupsi merasa takut ketika diperingatkan tentang konsekuensi hukum. Ia juga membandingkan pendekatan pemberantasan korupsi di beberapa negara.
“Ada negara-negara yang lebih menekankan penindakan, seperti Hong Kong dan Korea Utara, sementara negara-negara Skandinavia lebih mengutamakan upaya pencegahan. Memang lebih gila kalau kaya Hongkong atau Korea Utara atau beberapa negara lain. Tapi ada lagi kayak Norwegia, Swedia, Denmark, itu enggak ada tuh begitu-begitu kejadiannya. Di kita agak berat,” sebutnya lagi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS itu kemudian meminta Tanak untuk memberikan argumen terkait pendekatan yang diambilnya.
“Apakah ini Saudara lebih sepakat dengan pola tindakan saja? Tolong berikan argumen. Jadi jam terbang bapak yang sudah lama ini, harusnya lebih. Jangan kayak keledai, Pak, masuk lubang lagi masuk lubang lagi. Kayak kuda saja mendingan pak, makasih. Dan, apa keluarga happy semua dengan Bapak ada di KPK?” demikian Habib Aboe.
Menjawab hal itu, Tanak mengatakan keluarganya tidak merasa takut meski dirinya menjabat pimpinan KPK. Keluarganya, menurut dia, juga telah mengetahui konsekuensi dia yang menjadi pimpinan KPK.
“Saya tidak akan pernah merasa takut dan keluarga saya juga tidak merasa takut karena dia sudah tahu konsekuensi dari penegakan hukum adalah adanya risiko yang tinggi,” kata dia.
Hal itu, menurut dia, tidak perlu ditakuti karena hidup dan mati yang menentukan adalah Tuhan.
“Dan itu tidak ada yang perlu ditakuti karena hidup mati kita bukan kita yang tentukan, tapi Tuhan,” sebutnya.
Berikut ini urutan uji kelayakan capim KPK yang sedang berlangsung:
1. Setyo Budiyanto (Irjen Kementan),
2. Poengky Indarti (mantan Komisioner Kompolnas),
3. Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK),
4. Michael Rolandi Cesnanta Brata (mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI),
5. Ida Budhiati (mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),
6. Ibnu Basuki Widodo (hakim Pengadilan Tinggi Manado),
7. Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024),
8. Djoko Poerwanto (Kapolda Kalteng),
9. Ahmad Alamsyah Saragih (Anggota Ombudsman periode 2016-2020),
10. Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023). ***