BerandaUncategorizedSidang Isbat 1 Syawal 1446 H: Bukti Pemerintah Jaga Kebersamaan Umat Islam

Sidang Isbat 1 Syawal 1446 H: Bukti Pemerintah Jaga Kebersamaan Umat Islam

Published on

spot_img

Marwan Dasopang: Musyawarah Penetapan Lebaran Cerminkan Ukhuwah Islamiyah, Pemerintah Utamakan Musyawarah dalam Penetapan 1 Syawal

JAKARTA, PARLE.CO.ID —- Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menegaskan bahwa Sidang Isbat 1 Syawal 1446 Hijriah yang melibatkan berbagai organisasi keagamaan Islam menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kebersamaan umat.

“Sidang Isbat bukan sekadar rutinitas atau kewajiban undang-undang, tetapi upaya Menteri Agama untuk merawat kebersamaan dan memelihara ukhuwah,” ujar Marwan dalam konferensi pers di Kantor Kemenag RI, Jakarta, Sabtu (29/3/2025).

Kebersamaan Lebih Penting daripada Keputusan Sepihak

Marwan menjelaskan, sebenarnya pemerintah bisa saja menetapkan 1 Syawal secara sepihak mengingat mayoritas umat Muslim Indonesia memulai Ramadhan secara serentak. Namun, pemerintah memilih mengedepankan musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

“Pemerintah tidak serta-merta membuat keputusan, tetapi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menentukan 1 Syawal 1446 Hijriah,” tegasnya.

Momen Idul Fitri untuk Perkuat Persaudaraan

Marwan mengajak seluruh umat Muslim Indonesia merayakan Idul Fitri dengan khidmat dan menjadikan Lebaran sebagai momentum mempererat kebersamaan.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar berdoa agar Idul Fitri tahun ini bisa menjadi sarana memperkuat persaudaraan. Ia juga mendoakan keselamatan bagi para pemudik dan kebahagiaan spiritual dalam silaturahmi keluarga.

“Mari kita bersihkan diri dan hindari dosa. Semoga Ramadhan ini menjadi yang terbaik dan mengantarkan kita ke pintu surga,” pesan Menag Nasaruddin Umar. (P-01)

 

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...

FWK MENILAI KPK PENAKUT, PEMERINTAH TIDAK BOLEH ANTIKRITIK

Jakarta, Parle--Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan KPK harus memiliki keberanian dan konsistensi dalam penegakan...

More like this

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...