BerandaUncategorizedKetua DPD  Usulkan Pemilihan Gubernur Secara Tidak Langsung Pasca Pilkada 2024

Ketua DPD  Usulkan Pemilihan Gubernur Secara Tidak Langsung Pasca Pilkada 2024

Published on

spot_img

Sultan B Najamuddin: Pemilihan Gubernur Secara Tidak Langsung Akan Perkuat Sistem Presidensial dan Good Governance

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Pascapelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPD Sultan B Najamuddin, mengusulkan agar Gubernur dipilih secara tidak langsung. Wacana ini disampaikan Sultan setelah menghadiri acara pelantikan kepala daerah di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (20/2/2025).

Sultan menegaskan bahwa wacana tersebut masih merupakan pendapat pribadinya. Namun, ia menyadari bahwa usulan ini akan menimbulkan perdebatan di tengah dinamika demokrasi Indonesia yang semakin berkembang. “Kami sangat menyadari wacana tersebut akan menimbulkan perdebatan di masyarakat dalam situasi demokrasi kita yang makin dinamis,” ujarnya.

Gubernur sebagai Perpanjangan Tangan Pemerintah Pusat

Menurut Sultan, secara empiris, jabatan Gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Hal ini dinilai sangat relevan mengingat Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial.

“Secara yuridis, kita mengetahui kedudukan Gubernur sangat penting sebagai perpanjangan tangan presiden dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota,” tegasnya.

Perlunya Gubernur yang Representatif dan Legitimasi

Sultan menekankan pentingnya memiliki Gubernur yang representatif dan memiliki legitimasi kuat untuk mendukung program pemerintah pusat. “Jangan sampai karena perbedaan warna politik dan ideologi, ada Gubernur yang berupaya untuk tidak mengindahkan himbauan dan tidak mendukung program pemerintah pusat di daerah,” tambahnya.

Mekanisme Pemilihan Gubernur Secara Tidak Langsung

Sultan menjelaskan bahwa pemilihan Gubernur secara tidak langsung dapat dilakukan melalui proses berjenjang. Misalnya, dengan melakukan fit and proper test di DPRD Provinsi, kemudian mengusulkan dua nama calon kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. “Dengan sistem pemilihan Gubernur secara tidak langsung, akan menjadikan proses demokrasi lokal kita menjadi lebih efisien dan sederhana,” ujarnya.

Apresiasi terhadap Pelantikan oleh Presiden Prabowo

Sultan juga mengapresiasi pelantikan kepala daerah yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, momen tersebut menciptakan kedekatan emosional dan kesatuan visi antara Presiden dan kepala daerah. “Presiden ingin sekali menyatukan visi, perspektif, dan membangun kedekatan emosional sehingga kehangatan dan keakraban pemerintahan di semua tingkatan terjadi dalam satu momentum yang sakral,” ungkap Senator asal Bengkulu itu.

Wacana untuk Masa Depan Demokrasi Lokal

Sultan menegaskan bahwa wacana ini masih perlu dikaji bersama oleh berbagai pihak, termasuk akademisi, partai politik, pemerintah, dan masyarakat. “Ini hanya merupakan opini pribadi yang sudah kami tuangkan dalam buku ‘Green Democracy’. Karena jadwal Pilkada masih lima tahun lagi, saya kira kita bisa mendesain proses demokrasi di tingkat provinsi secara lebih sederhana sejak awal,” tutupnya. (P-01)

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

AI dalam Dunia Hukum Semakin Tak Terhindarkan

Oleh: Habib Aboe Bakar Alhabsyi (Anggota Panja Artificial Intelligence (AI) BKSAP DPR RI dari...

566 Penerima MBG Diduga Keracunan di Sidoarjo, Abidin Fikri Desak BGN Evaluasi Total

Insiden dugaan keracunan yang menimpa ratusan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok...

Restorasi Desa Adat Sade Dimulai, Fahri Hamzah: Bentuk Asli Rumah Adat Jadi Prioritas Pemerintah

Pemerintah memastikan rencana restorasi Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak...

Fahri Hamzah Desak BPS Benahi Data Backlog Rumah, Soroti Lesunya Daya Serap Pasar

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS)...

More like this

AI dalam Dunia Hukum Semakin Tak Terhindarkan

Oleh: Habib Aboe Bakar Alhabsyi (Anggota Panja Artificial Intelligence (AI) BKSAP DPR RI dari...

566 Penerima MBG Diduga Keracunan di Sidoarjo, Abidin Fikri Desak BGN Evaluasi Total

Insiden dugaan keracunan yang menimpa ratusan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok...

Restorasi Desa Adat Sade Dimulai, Fahri Hamzah: Bentuk Asli Rumah Adat Jadi Prioritas Pemerintah

Pemerintah memastikan rencana restorasi Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak...