JAKARTA, PARLE.CO.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, menegaskan pentingnya peran anggota legislatif PKS dalam memperjuangkan kebijakan publik yang bermutu dan pro-rakyat. Dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Aleg DPRD PKS se-Bali-Nusa Tenggara (Balinusra) di Jakarta, Minggu (16/2/2025), pria yang akrab disapa Habib Aboe menekankan bahwa posisi mereka bukan sekadar amanah politik, tetapi juga ibadah dan perjuangan nyata demi kesejahteraan masyarakat.
“Kehadiran kita di DPRD harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Kita harus responsif terhadap aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan,” ujar Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI tersebut.
Habib Aboe pun menegaskan beberapa poin penting yang harus dipegang teguh dalam menjalankan tugas sebagai anggota legislatif DPRD, yang bermutu untuk Indonesia maju. Pertama, semua anggota Legislatif dari PKS, harus memahami dan bisa menerapkan prinsip kebijakan publik.
“Sebagai anggota Legislatif, kita memiliki peran utama dalam tiga fungsi yaitu Legislasi, Anggaran, dan Lengawasan. Oleh karena itu, kita harus memahami prinsip dasar kebijakan publik yang baik. Kebijakan publik yang baik itu haruslah efektif, efisien, responsiv dan harus akurat,” terang Anggota Komisi III DPR RI itu lagi.
Kedua, sebagai anggota Legislatif haruslah bermutu. Untuk itu, kader PKS harus selalu meningkatkan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan.
“Kita tidak boleh puas hanya dengan menjadi anggota DPRD, tetapi harus terus meningkatkan kapasitas diri. Anggota Legislatif yang bermutu harus memiliki literasi kebijakan, kemampuan komunikasi politik, serta pemahaman mendalam tentang persoalan daerah masing-masing,” tandasnya.
Ketiga, anggota Legislatif PKS harus mengedepankan politik pelayanan dan keberpihakan kepada rakyat. Karena menurutnya, PKS adalah partai yang mengusung politik pelayanan.
“Artinya, kehadiran kita di DPRD harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Kita harus menjadi anggota Legislatif yang mudah diakses oleh masyarakat, responsif terhadap aspirasi rakyat, dan siap memperjuangkan kebijakan yang pro-kesejahteraan,” terangnya.
Politik pelayanan, lanjut Habib Aboe, bukan sekadar retorika, tetapi harus diwujudkan dalam program nyata seperti mengawal anggaran daerah agar lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat atau memperjuangkan kebijakan yang mempermudah akses pendidikan dan kesehatan. Anggota Legislatif PKS, juga harus menguatkan sinergi antara anggota Legislatif DPRD, struktural partai, dan masyaraka.
“Anggota Legislatif yang berkualitas tidak bekerja sendiri, tetapi harus mampu bersinergi dengan berbagai elemen. Mari kita jadikan posisi kita sebagai Aleg DPRD se-Bali Nusra sebagai ladang perjuangan untuk menegakkan keadilan, memperjuangkan kesejahteraan untuk Indonesia yang lebih baik,” pungkas Legislator dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) I tersebut.
Tantangan Kompleks
Dalam kesempatan itu, Habib Aboe juga menyoroti tantangan kompleks di wilayah Balinusra, mulai dari pariwisata, kesejahteraan nelayan, hingga penguatan ekonomi lokal. Untuk itu, kader PKS di legislatif diminta terus meningkatkan kompetensi dan memperbanyak riset agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat. ***
