JAKARTA, PARLE.CO.ID – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada), sangat mahal dan sebaiknya kepala daerah dipilih melalui DPRD.

“Usulan tersebut merupakan tesis yang perlu dipertimbangkan secara serius,” kata Sultan kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2024)

Ia menegaskan bahwa DPD RI selama ini aktif mengawasi dan mengkaji pelaksanaan pilkada serentak sebelumnya. Apalagi, pilkada adalah pesta demokrasi dan cerminan eksistensi otonomi daerah (Otda), yang harus dilaksanakan dengan kualitas tinggi untuk melahirkan kepala daerah yang berkualitas.

“Kami secara pribadi juga pernah membahas isu ini dengan Presiden Prabowo dalam beberapa pertemuan,” ujar Sultan yang sempat mengutip pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia yang turut mengkhawatirkan ketidakefisienan proses pilkada.

Namun, Sultan menyoroti bahwa Pilkada langsung tidak selalu menjamin legitimasi yang kuat dari rakyat. Hal ini tercermin dari rendahnya partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak, yang secara nasional berada di bawah 70 persen.

“Bahkan, di Jakarta hanya mencapai 58 persen, diiringi dengan tingginya gugatan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi,” papar Senator dari Bengkulu itu, seraya menekankan tentang perlunya penyempurnaan sistem politik, termasuk sistem Pemilu dan Partai Politik.

Untuk itu, ia menawarkan opsi yang dirangkum dalam bukunya Green Democracy, salah satunya adalah pemilihan gubernur melalui DPRD, sementara pemilihan bupati dan wali kota tetap dilakukan secara langsung.

“Gubernur pada dasarnya adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Sebaiknya ia menjadi mandataris presiden, seperti camat yang ditentukan oleh bupati. Dengan mekanisme tersebut, gubernur diharapkan dapat menerjemahkan program pemerintah pusat secara maksimal, dievaluasi kinerjanya kapan saja, dan bekerja tanpa hambatan politik atau tekanan masyarakat” sebutnya lagi.

Lebih lanjut, Sultan menyebutkan bahwa pihaknya akan mengevaluasi sistem Pilkada dengan mendengarkan masukan masyarakat selama masa reses. Karena itu, harus mendengarkan keinginan dan harapan masyarakat sambil terus melakukan edukasi politik demi meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

“Terpenting, tujuan utama adalah menyederhanakan proses demokrasi, membuatnya lebih efisien, efektif, dan berkualitas. Intinya, kita punya beberapa opsi untuk membuat demokrasi kita lebih matang,” tutup Sultan B. Najamudin. ***