Fraksi Partai Gerindra di DPR RI membantah keras kabar yang beredar di media sosial mengenai adanya rapat internal yang disebut-sebut menginstruksikan anggota partai untuk mengawasi pergerakan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Partai menegaskan isu tersebut tidak benar dan menyebutnya sebagai informasi yang menyesatkan serta berpotensi memecah belah hubungan di internal pemerintahan.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (24/6/2026) mengatakan tidak pernah ada pembahasan maupun arahan terkait pengawasan terhadap Wapres Gibran, dalam rapat-rapat fraksi yang dipimpin Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Budi Djiwandono.
“Saya selalu hadir dan ikut memimpin rapat-rapat di Fraksi Gerindra dan tidak ada perintah maupun pembahasan hal tersebut,” kata Bambang Setiawan seraya menambahkan bahwa agenda yang sebenarnya dibahas dalam rapat fraksi berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota DPR.
Fraksi Gerindra, kata dia, meminta seluruh kader di parlemen untuk lebih aktif memantau situasi ekonomi daerah serta memastikan program-program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
Fokus pada Stabilitas Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat
Bambang menjelaskan perhatian utama Fraksi Gerindra saat ini adalah menjaga stabilitas kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi yang masih berlangsung.
“Yang ada adalah perintah untuk mengawasi ketersediaan pangan dan harga sembako di daerah pemilihan semua anggota DPR agar kita dapat memastikan kondisi masyarakat tetap terjaga daya belinya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok dan distribusi pangan merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk memastikan masyarakat tidak terbebani oleh lonjakan harga maupun kelangkaan barang.
Gerindra Tegaskan Dukungan kepada Prabowo-Gibran
Menanggapi isu yang berkembang, Bambang menegaskan hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka tetap berjalan baik. Karena itu, ia menilai narasi yang menyebut adanya instruksi khusus untuk mengawasi Gibran tidak memiliki dasar yang jelas.
“Gerindra akan selalu mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hubungan keduanya sangat baik. Ini gosip tidak benar dan cenderung memprovokasi serta mengadu domba,” katanya.
Bambang juga mengimbau agar informasi yang beredar di ruang publik, terutama melalui media sosial, diverifikasi terlebih dahulu sebelum disebarluaskan guna menghindari munculnya disinformasi yang dapat menimbulkan kegaduhan politik.
Gerindra Pertimbangkan Langkah Hukum
Lebih lanjut, Bambang menegaskan bahwa Fraksi Gerindra menghormati kebebasan pers dan hak publik untuk memperoleh informasi. Namun, ia mengingatkan pentingnya penyajian berita yang faktual, akurat, dan berimbang.
Atas tudingan yang dinilai tidak berdasar tersebut, Partai Gerindra menyatakan akan menempuh langkah hukum dengan melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang dianggap menyebarkan informasi keliru dan merugikan nama baik partai.
Langkah itu, menurut Bambang, diambil untuk memastikan ruang publik tetap diisi oleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta mencegah penyebaran narasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.