JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua MPR sekaligus anggota Komisi XII DPR, Eddy Soeparno, menegaskan pentingnya menjadikan Undang-Undang (UU) Pengelolaan Iklim sebagai salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Menurutnya, krisis iklim yang kini melanda Indonesia memerlukan pendekatan manajemen krisis, bukan sekadar langkah biasa (business as usual).
“Kita sudah berada di pusaran krisis iklim, dan penanganannya harus menggunakan pendekatan manajemen krisis. Tidak ada lagi ruang untuk tindakan biasa. Oleh karena itu, urgensi pengesahan UU ini menjadi semakin nyata,” ungkap Eddy saat berbicara di hadapan pakar Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam acara Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara di Gedung Crimse, ITB, Bandung, Jumat (29/11/2024).
Jakarta Masuk Daftar AQI Terburuk di Dunia
Dikutip dari mpr.go.id, Eddy menyoroti buruknya kualitas udara di berbagai kota besar di Indonesia. Air Quality Index (AQI) Jakarta sering masuk peringkat lima terburuk dunia dengan nilai mencapai 160 hingga 170. Dibandingkan daerah lain seperti Cianjur (AQI 34) atau Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara (AQI 6), kondisi Jakarta jauh lebih mengkhawatirkan.
“Kondisi ini bukan hanya membebani warga Jakarta, tapi juga mencerminkan tantangan yang dihadapi kota-kota besar lainnya seperti Bandung. Polusi udara ini harus segera diatasi dengan kebijakan yang lebih konkret,” tambahnya.
Kenaikan Suhu: New Normal yang Harus Dicegah
Eddy juga menyoroti kenaikan suhu ekstrem yang kini menjadi tantangan baru. Beberapa wilayah seperti Nusa Tenggara Timur (38 derajat Celsius), Semarang (36 derajat), dan Tangerang Selatan (35,7 derajat) mengalami suhu yang jauh di atas normal.
“Kita perlu memahami bahwa ini adalah new normal yang tidak bisa kita abaikan. Upaya pencegahan harus segera dilakukan melalui kebijakan yang mendukung penurunan suhu global, termasuk mempercepat pengesahan UU Pengelolaan Perubahan Iklim,” tegasnya.
Pemanfaatan Energi Terbarukan sebagai Solusi
Dalam mengatasi krisis iklim, Eddy menekankan pentingnya pemanfaatan energi terbarukan, terutama di sektor transportasi publik, rumah tangga, dan industri. Ia menyoroti peran teknologi kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) sebagai kunci dalam transisi ke energi bersih.
“Transportasi publik harus menjadi pelopor dalam penggunaan energi terbarukan, dan pemerintah harus mengambil peran utama dalam pengelolaannya,” jelasnya.
Kolaborasi dengan Akademisi dan Peneliti Energi Terbarukan
Pada forum diskusi tersebut, Eddy mengapresiasi kontribusi para akademisi ITB, termasuk Prof Ir Taufan Marhaendrajana dan Prof Ir Ari Darmawan Pasek, yang memaparkan potensi energi terbarukan seperti biofuel, hidro, dan sustainable aviation fuel (SAF). Diskusi ini, menurut Eddy, memberikan wawasan strategis untuk menyusun kebijakan yang relevan dengan tantangan saat ini.
“Diskusi ini sangat komprehensif. Semua kendala, solusi, hingga potensi besar yang kita miliki dibahas secara rinci. Saya siap menindaklanjuti hasil diskusi ini agar bisa diwujudkan dalam kebijakan yang konkret,” ujarnya.
Komitmen Legislasi dan Perhatian terhadap Energi Terbarukan
Eddy berkomitmen untuk membawa hasil diskusi ini ke dalam pembahasan di DPR, terutama di Komisi XII dan Kaukus Pembangunan Berkelanjutan MPR yang baru dibentuk. Ia berharap isu energi terbarukan mendapat perhatian lebih dari pemerintah.
“Hasil diskusi ini akan saya sampaikan ke Badan Keahlian DPR, Komisi XII, dan pimpinan MPR lainnya. Kaukus yang kami bentuk di MPR akan memastikan isu-isu ini masuk ke dalam agenda pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan dukungan akademisi, pemerintah, dan legislatif, Eddy optimis bahwa pengelolaan perubahan iklim dapat menjadi prioritas nasional. Ia berharap UU Pengelolaan Iklim segera masuk Prolegnas untuk menjawab tantangan krisis iklim dan menciptakan masa depan yang lebih hijau bagi Indonesia. (P-01)
