Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, anggota DPR, hingga pimpinan lembaga penegak hukum disebut masuk dalam daftar sasaran dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan daftar sasaran tersebut berdasarkan hasil penyidikan yang tengah dilakukan Polri. Informasi itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik,” kata Suyudi.
Selain kalangan pemerintahan dan politik, dugaan penyadapan juga disebut menyasar sejumlah pejabat daerah, termasuk gubernur dan kepala kepolisian daerah (kapolda). Lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan turut masuk dalam daftar sasaran.
Suyudi juga menyebut dugaan penyadapan menjangkau lingkungan internal Polri, organisasi kemasyarakatan, hingga aktivis mahasiswa. Namun, seluruh sasaran tersebut masih menjadi bagian dari materi penyidikan yang harus didalami lebih lanjut.
Dalam perkara ini, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal (illegal access), dan atau penghilangan dokumen elektronik.
Keempat tersangka tersebut adalah:
* Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP).
* Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution (AS).
* Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso (EH).
* Inspektur Jenderal Polisi Slamet Uliandi (SU).
Selain menangani dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa hak, Polri juga mengembangkan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Suyudi mengatakan, Polri telah menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam tindak pidana turut serta, perbuatan bersama-sama, dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
“Di samping tindak pidana penyadapan, illegal access, dan atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan Laporan Polisi (LP) terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” ujar Suyudi.
Menurut dia, penyelidikan dugaan makar dilakukan secara terpisah untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana. Polri masih mendalami dugaan adanya perbuatan atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintahan.
Suyudi menegaskan, temuan dalam perkara penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat digunakan untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana makar. Kedua dugaan tindak pidana tersebut membutuhkan pembuktian masing-masing.
“Oleh karena itu, temuan dalam tindak pidana penyadapan, illegal access, dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar,” katanya.
Untuk mengungkap perkara tersebut, penyidik memusatkan pendalaman pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan. Polri juga memeriksa personel yang diduga mengetahui aktivitas tersebut serta menelusuri tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan dugaan penyadapan.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengurai konstruksi perkara, termasuk memastikan pihak-pihak yang terlibat, tujuan kegiatan, serta kemungkinan adanya keterkaitan dengan dugaan tindak pidana lain.