Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, meminta dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan diusut mulai dari pihak yang diduga memberikan perintah. Ia menilai pemeriksaan terhadap pimpinan perlu menjadi prioritas sebelum menelusuri pihak-pihak lain yang diduga terlibat.
Pernyataan tersebut disampaikan Safaruddin dalam rapat Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Safaruddin bahkan menyinggung perlunya proses pemeriksaan etik terhadap Listyo Sigit. Menurut dia, penanganan dugaan pelanggaran harus dimulai dari pihak yang berada di posisi paling atas dalam struktur komando.
“Komandannya dulu ditumbangkan baru yang lain-lain. Kepalanya dulu. Pak Sigit kan sering bilang kalau membersihkan itu dari kepalanya. Ya udah kepalanya dulu disidangkan kode etik,” kata Safaruddin.
Dalam rapat tersebut, Safaruddin juga menyinggung dugaan tindak pidana makar dan meminta empat pihak yang dimaksud dalam perkara itu dijerat dengan ancaman hukuman maksimal.
“Nah, makar dengan hukuman, saya minta itu di pasal 191 KUHP, makar diancam hukuman pidana mati. Saya minta empatnya itu dikenakan pidana mati,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjelaskan, peristiwa yang dilaporkan dalam perkara penyadapan tersebut diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Penyidik tengah mendalami dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
“Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik,” kata Suyudi.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, Suyudi mengungkapkan adanya lima tahapan yang diduga menjadi modus operandi dalam perkara tersebut. Tahapan itu meliputi pemberian perintah penyadapan, provisioning atau penyiapan akses teknis, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada pengguna akhir (end user), hingga penghapusan data.
“Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” ujar Suyudi.
Ia menjelaskan, instruksi tersebut diduga disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp. Penyidik juga menemukan bahwa perintah itu tidak disertai surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Pengungkapan tersebut menjadi bagian dari pendalaman penyidik untuk menelusuri rantai perintah, mekanisme pelaksanaan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara penyadapan tersebut. Meski demikian, dugaan keterlibatan setiap pihak tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.